Keren, Inovasi Pengelolaan Keuangan BWI Jadi Model Pelayanan Publik Nasional

0
482

inovasi-pengelolaan-keuangan-bwi-jadi-model-pelayanan-publik-nasional


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi informasi yang diterapkan Pemkab Banyuwangi  dipilih menjadi model nasional pelayanan publik. Sistem pengelolaan keuangan itu akan direplikasi seluruh kabupaten/kota  di Indonesia.

Kesediaan Pemkab Banyuwangi menyerahkan sistem inovasi tersebut Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menpan RB, Asman Abnur, dan Bupati Abdullah Azwar Anas di Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Publik 2016 di Bandung Rabu kemaRin (26/10).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu role model pelayanan publik nasional. “Kami bersyukur inovasi di Banyuwangi dipilih untuk direplikasikan. Ini penghargaan pemerintah pusat agar daerah semakin terpacu untuk maju,”  kata Anas kemarin malam.

Setelah MoU diteken, Kemenpan RB meminta Banyuwangi melakukan transfer of knowledge inovasi pelayanan publik,  khususnya di bidang pengelolaan anggaran daerah. Diharapkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang turut diundang  pada acara ini bisa menyerap informasi tersebut hingga nanti bisa mereplikasi  program tersebut di daerah masing-masing.

“Inilah wujud nyata keindonesiaan, karena kita tak lagi bicara kabupaten saya atau kota Anda, tapi berembuk bagaimana  mengaplikasikan yang baik di satu daerah ke daerah yang lain demi pelayanan kePada masyarakat,” ujar Anas. Anas mengatakan, inovasi pengelolaan anggaran Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola,   hingga evaluasi memanfaatkan teknologi  informasi yang bisa diakses secara luas.

Selain itu, Banyuwangi juga telah menerapkan sistem akrual selama tiga tahun terakhir dan menjadi kabupaten pertama  di Jatim dan nomor tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014. Selain itu, Banyuwangi juga menerapkan e-audit terintegrasi.

Auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK). “Semua langsung jalan lewat online secara real time, termasuk mengaudit  hingga ke desa-desa,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Banyuwangi juga memiliki program inovasi berupa e-village  budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi  dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa. Sistem itu memangkas mata rantai penyusunan  dan pengawasan anggaran secara manual   di level desa.

“Daerah kita terluas di Pulau Jawa dengan 24 kecamatan dan 189 desa. Melalui sistem ini, kontrol atas pemanfaatan dana desa bisa dilakukan setiap saat tanpa harus datang ke setiap desa,”  kata Anas. (RADAR)

Loading...

Rack server merk baru DATEUP - sumber rejeki

Rack server merk baru DATEUP - sumber rejeki

Yuk gan segera order Rack Server DATEUP RACK PERTAMA DAN SATU SATU NYA DI INDONESIA Dengan desain yang sangat bagus…
08/21/2018
Surabaya

Baca Juga :