KPK dan Pemkab Banyuwangi Ingatkan Warga Patuh Bayar Pajak

  • Bagikan
Foto: banyuwangikab

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi anti korupsi perpajakan daerah, di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Senin (2/12/2019). Pertemuan ini dihadiri langsung Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Dilansir dari banyuwangikab.go.id, sedikitnya terdapat 500 pengusaha atau wajib pajak yang terdiri dari pengusaha restoran, pengusaha hotel, pengusaha parkir dan pengusaha hiburan, yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

“Kedatangan kami ke Banyuwangi ini dalam rangka kerja KPK untuk pencegahan korupsi lewat optimalisasi pendapatan daerah,” ungkap Basaria.

Pasalnya, optimalisasi pajak daerah juga merupakan salah satu kerja pencegahan korupsi dari KPK.

“Caranya mendorong dan memberi semangat kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya. Kalau sudah diingatkan tidak dibayar juga, langkah berikutnya adalah penindakan hukum. Karena tidak bayar pajak juga merupakan tindakan korupsi atau melanggar hukum,” paparnya.

Pada kesempatan tersebut Basaria pun mengajak wajib pajak ikut mendukung pembangunan Banyuwangi dengan menunaikan kewajiban membayar pajak.

“Karena sudah sewajarnya pemkab mendapatkan dukungan dari warganya karena terbukti telah membawa kemajuan bagi daerah,” kata Basaria.

Basaria mengaku, saat ini Banyuwangi telah banyak berubah. Jika dulu orang tidak pernah terpikir untuk datang ke Banyuwangi, namun sekarang justru orang sengaja datang untuk melihat apa yang ada di daerah ini.

“Tentu saja ini disebabkan sekarang Banyuwangi sudah menjadi tujuan wisata serta perubahan daerahnya yang luar biasa. Sehingga sudah seharusnya wajib pajak membayar sesuai ketentuan karena sudah banyak mendapat manfaat,” ujar Basaria.

Basaria lalu memberi contoh salah satu pelanggaran hukum terkait pajak yang bisa masuk ke ranah penegakan hukum.
Seperti menginap di hotel, pengguna jasa sudah membayar pajak sebesar 10 persen yang dititipkan ke pihak pengelola.

“Jika pajak itu tidak di serahkan ke pemerintah, maka ini perbuatan korupsi dan masuk dalam ranah penegak hukum yang ditangani kepolisian ataupun kejaksaan,” imbuh Basaria.

Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi pada KPK yang telah mendukung upaya daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Kami berharap dengan informasi yang diberikan KPK kepada wajib pajak bisa memberikan dampak positif bagi PAD daerah, karena para wajib pajak langsung mendapatkan pencerahan untuk bersedia terlibat aktif membayar pajaknya,” papar Bupati Anas.

Pasalnya, Pemkab sadar pembangunan di daerah bisa berjalan dengan dukungan dari para wajib pajak. Selama ini Pemkab sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah. Mulai membangun infrastruktur jalan, membuka akses daerah dengan pembangunan bandara untuk penerbangan. Juga menggelar puluhan event Banyuwangi Festival (Bfest) sebagai atraksi wisata setiap tahun hingga pengembangan berbagai destinasi wisata baru.

“Semua itu akhirnya mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Banyuwangi yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah,” ungkap Bupati Anas.

Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Banyuwangi pada 2018 mencapai 5,2 juta orang meningkat hingga 960 persen dibandingkan 2010. Turis asing 127 ribu orang atau melonjak hingga 919 persen pada 2010.

Hal ini juga linear dengan pendapatan per kapita rakyat yang meningkat menjadi Rp. 48,75 juta atau melonjak 134 persen dari 2010 yang hanya Rp. 20,86 juta.

Selain itu, Bupati Anas mengimbau agar semua wajib pajak terutama pengusaha restoran, mendukung sistem informasi manajemen pajak, SI BAMBANG (Sistem Informasi Bersama Manajemen Pajak Banyuwangi). Sistem ini untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

“Lewat sistem ini akan terpantau transaksi harian restoran. Saat ini ada 26 obyek pajak yang telah terinjek sistem, dan yang terkoneksi ada 20 OP,” pungkasnya.

  • Bagikan
%d blogger menyukai ini: