Banyuwangi, Jurnalnews – Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 kepada DPRD Banyuwangi Selasa (13/5).
Tak sekadar membeber realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dia juga memaparkan sejumlah keberhasilan serta prestasi yang diraih pemkab.
Nota penjelasan atas diajukannya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang LPj Pelaksanaan APBD 2023 itu disampaikan Ipuk pada forum rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono didampingi wakil ketua dewan yang lain, yakni Michael Edy Hariyanto. Selain itu, hadir pula anggota dewan asal lintas fraksi.
Sedangkan dari unsur eksekutif, Bupati Ipuk hadir langsung didampingi Wakil Bupati (Wabup) Sugirah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Ruliyono, serta para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Banyuwangi.
Mengawali laporannya, Ipuk mengatakan bahwa Pemkab Banyuwangi berhasil mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebanyak 12 kali beruntun sejak 2012 sampai 2023. Pemkab Banyuwangi ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut.
Menurut Bupati Ipuk, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, unsur eksekutif, serta legislatif.
”Eksekutif berkomitmen akan terus meningkatkan akuntabilitas guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujarnya.
Ipuk juga berterima kasih atas dukungan lintas elemen sehingga Pemkab Banyuwangi kembali meraih prestasi sebagai kabupaten berkinerja terbaik se-Indonesia yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Bukan itu saja, pemkab juga meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2024 dengan predikat terbaik kedua tingkat nasional yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. ”PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan,” kata dia.
Usai membeber berbagai prestasi pemkab, Ipuk lantas menyampaikan LPj Pelaksanaan APBD 2023. Dia menuturkan, pendapatan daerah tahun lalu terealisasi sebesar Rp 3,37 triliun atau setara 102,15 persen dari target Rp 3,3 triliun.
Pendapatan daerah tersebut berasal dari tiga sumber, yakni pendapatan asli daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 567,76 miliar atau 98,48 persen dari target yang mencapai Rp 576,55 miliar, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp 2,75 triliun (103,26 persen) dari target Rp 2,67 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp 52,68 miliar atau setara 88,03 persen dari target Rp 59,84 persen.
Sementara itu, belanja dan transfer daerah tahun lalu terealisasi sebesar Rp 3,62 triliun dari pagu Rp 3,75 triliun atau sebesar 96,5 persen. ”Sehingga, per 31 Desember 2023 terjadi defisit sebesar Rp 242,7 miliar yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja dan transfer daerah,” beber Ipuk.
Selanjutnya, dari pos penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp 287,71 miliar atau 63,55 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 7,74 miliar atau 100 persen dari target. Dengan demikian, jumlah pembiayaan neto daerah sebesar Rp 279,96 miliar.
”Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2023 adalah sebesar Rp 37,27 miliar yang merupakan hasil penjumlahan defisit anggaran dengan pembiayaan neto,” pungkas Ipuk.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan nota pengantar atas diajukan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas kepada Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.
(Munaji)
