BANYUWANGI – Keinginan pemain Persewangi menyeret masalah gaji dan kontrak yang belum dibayar manajemen Persewangi ke kursi legislatif rupanya bukan isapan jempol. Kemarin, para pemain mengirim surat berisi permohonan hearing ke anggota DPRD Banyuwangi. Surat yang berisi permohonan mediasi antara DPRD dengan Per- sewangi beserta para pemain itu dijadwalkan digelar 4 Juni mendatang.
Dalam surat tertanggal 31 Mei tersebut, pemain menu turkan keluh kesah yang dia- lami selama membela Persewangi. Persoalan yang dihadapi tim, seperti tertunggaknya gaji hingga masalah kontrak yang belum dibayar, juga dituangkan dalam surat tersebut. Mereka berharap upaya mediasi ini dapat membuat manajemen memenuhi hak para pemain. Tuntutan hearing ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan wakil Bupati Yusuf Widyatmoko Selasa (29/5) lalu.
Dalam pertemuan tersebut, sepuluh pemain asli Banyuwangi mencurahkan se- gala uneg-unegnya. Termasuk persoalan gaji dan kontrak yang hingga kini belum dibayar. Mereka beralasan, belum dibayarnya gaji dan kontrak berdampak multi dimensi bagi pemain. Ekonomi rumah tangga menjadi terganggu. Beban hidup menjadi lebih berat akibat tidak adanya pemasukan. Wabup Yusuf Widyatmoko cukup apresiatif dengan kondisi yang dialami pemain. Dalam pertemuan tersebut, dia menjelaskan masalah ini harus segera diselesaikan dan dicarikan solusinya.
Tujuannya agar pemain mendapatkan hak sesuai kewajiban yang telah dijalaninya. “Silakan bila pemain mau minta hearing dan menuntut haknya,” katanya. Hal yang sama juga ditegaskan bendahara KONI Banyuwangi, Julisetyo Puji Rahayu. Dia berharap, elemen yang ada di DPRD bisa peka dengan kondisi yang dialami pemain. Dia pun meminta agar pertemuan yang diminta pemain Persewangi nanti bisa dihadiri oleh lintas komisi yang ada di DPRD. “Jika perlu semua unsur di DPRD hadir,” tegasnya. Hal senada juga diungkapkan sekretaris KONI, Budianto. Bahkan, Budianto menyarankan agar pemain menempuh jalur hukum jika upaya mediasi dengan pemkab maupun DPRD gagal.(radar)
