Pemberhentian Perangkat Desa Tak Prosedural

0
5092

pemberhentianBANYUWANGI – Polemik yang terjadi di Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, menyusul pemberhentian dua perangkat desa setempat, akhirnya sampai meja DPRD Banyuwangi. Kemarin (19/9), dewan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk mengetahui persoalan tersebut secara gamblang sekaligus mencari jalan keluar terbaik. Seluruh stake holder terkait dihadirkan dalam hearing yang dipimpin ketua DPRD Banyuwangi, Hermanto, tersebut.

Mulai Kepala Desa (Kades) Temuasri, Ali Sodiqin; anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Camat Sempu Lukman Hakim; hingga Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Anacleto Da Silva; dan Forum Solidaritas Perangkat Desa se-Kecamatan Sempu, diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Kabag Pemerintahan Anacleto mengatakan, polemik yang terjadi di Desa Temuasri berawal dari penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman bersama) antara kades setempat dengan seorang perangkat desa bernama Bejo.

Dalam MoU yang ditandatangani tahun 2004 silam tersebut, disepakati pengelolaan tanah kas desa (TKD) dikelola oleh Bejo. Oleh Bejo, TKD tersebut ditanami pohon Sengon. Nah, sekitar Juli 2013, tepatnya saat Bejo dan seorang perangkat desa yang lain, yakni Widi, memanen pohon sengon tersebut gejolak muncul di kalangan masyarakat setempat. Itu terjadi lantaran masyarakat menganggap keduanya menjarah pohon yang ditanam di atas TKD.

Loading...

Menyikapi keresahan masyarakat tersebut, pihak BPD meminta kades melakukan tindakan kepada dua perangkat desa tersebut. Komunikasi lisan antara BPD dan kades tersebut terus berlangsung. Hingga akhirnya, pada 6 Agustus lalu, BPD melayangkan surat persetujuan kepada kades untuk memberhentikan dua perangkat Desa Temuasri itu. “Maka terbitlah pemberhentian Saudara Bejo dan Widi sebagai perangkat desa,” ujarnya.

Anacleto mengatakan, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, maka pemberhentian Bejo dan Widi tidak prosedural. Pasalnya, sebelum surat persetujuan pemberhentian dari BPD terbit, kades terlebih dahulu harus melayangkan surat permintaan persetujuan kepada BPD. “Soal di Temuasri, tidak ada surat permintaan persetujuan dari kades kepada BPD, tetapi langsung ada persetujuan dari BPD.

Baca :
Kemenkumham Puji Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Banyuwangi

Lanjutkan Membaca : 1 | 2