Radarbanyuwangi.id – Pemkab Banyuwangi kembali menorehkan catatan positif di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2023. Opini WTP tersebut sukses diraih pemkab selama 12 tahun berturut-turut.
Hasil audit LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani didampingi Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara.
Penyerahan dilangsungkan di auditorium kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada Kamis (2/5).
Selain kepada Pemkab Banyuwangi, BPK juga menyerahkan laporan hasil audit alias laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim. Sedangkan LHP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Pemerintah Kota Madiun sudah diserahkan beberapa hari sebelumnya.
Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP.
Dia mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.
”Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan (rencana aksi). Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa),” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Torehan 12 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukan pengelolaan keuangan kabupaten the Sunrise of Java telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
”Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Bupati Ipuk (3/5).
Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Pemkab Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
”Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.
Capaian 12 kali beruntun meraih opini WTP dari BPK meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Terpisah, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menuturkan, keberhasilan Pemkab Banyuwangi meraih opini WTP 12 kali beruntun tidak terlepas dari sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.
”Baik eksekutif maupun legislatif punya tugas masing-masing. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, hasilnya Pemkab Banyuwangi kembali mendapat opini WTP dari BPK,” tuturnya.
Page 2
Intan Box Sudah Merambah ke Sumbawa Barat
Kamis, 2 Mei 2024 | 17:24 WIB
Page 3
Radarbanyuwangi.id – Pemkab Banyuwangi kembali menorehkan catatan positif di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2023. Opini WTP tersebut sukses diraih pemkab selama 12 tahun berturut-turut.
Hasil audit LKPD tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi kepada Bupati Ipuk Fiestiandani didampingi Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara.
Penyerahan dilangsungkan di auditorium kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada Kamis (2/5).
Selain kepada Pemkab Banyuwangi, BPK juga menyerahkan laporan hasil audit alias laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim. Sedangkan LHP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Pemerintah Kota Madiun sudah diserahkan beberapa hari sebelumnya.
Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP.
Dia mengingatkan agar seluruh kepala daerah dan jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah tercantum dalam masing-masing LHP.
”Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan (rencana aksi). Kami harap tidak ada penundaan dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa),” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Torehan 12 kali beruntun menerima opini WTP dari BPK menunjukan pengelolaan keuangan kabupaten the Sunrise of Java telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
”Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” ujar Bupati Ipuk (3/5).
Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Pemkab Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.
”Kami memang serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.
Capaian 12 kali beruntun meraih opini WTP dari BPK meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Terpisah, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menuturkan, keberhasilan Pemkab Banyuwangi meraih opini WTP 12 kali beruntun tidak terlepas dari sinergisitas yang baik antara eksekutif dan legislatif.
”Baik eksekutif maupun legislatif punya tugas masing-masing. DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, hasilnya Pemkab Banyuwangi kembali mendapat opini WTP dari BPK,” tuturnya.
