sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Banyak warga bingung dan resah. Situs dtsen.web.bps.go.id, yang selama ini menjadi rujukan resmi masyarakat untuk cek desil kesejahteraan keluarga (DTSEN), sejak beberapa hari terakhir sulit diakses — memuat setengah, lambat sekali, atau sama sekali gagal membuka.
Lebih mengejutkan, ketika masuk ke alamat itu kini pengunjung disuguhi poster Sensus Ekonomi 2026, bukan halaman pengecekan desil seperti biasa.
Kebingungan publik kian memuncak: apakah layanan dihentikan, sistem berganti total, atau sekadar gangguan teknis sementara?
Muncul pula gelombang pencarian daring dengan kata kunci “DTSEN tidak bisa dibuka”, “cek desil error”, dan “akses dtsen BPS bermasalah”.
Baca Juga: Profil Bupati Ardito Wijaya: Karier Politik, Prestasi, hingga Terjerat OTT KPK
BPS Klarifikasi: Bukan Tutup, Tapi Pemeliharaan & Pengembangan Sistem
Dalam keterangan resminya, Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa portal tersebut tidak ditutup permanen melainkan tengah menjalani proses pemeliharaan dan pengembangan.
Menurut BPS, pemutakhiran ini bertujuan meningkatkan stabilitas, kualitas layanan, serta keamanan data, khususnya menjelang agenda besar Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dipersiapkan.
Oleh sebab itu, halaman pengecekan sementara digantikan poster informatif Sensus Ekonomi 2026 agar publik mengetahui arah kebijakan dan agenda nasional.
BPS meminta masyarakat bersabar dan memantau informasi resmi melalui situs utama BPS serta akun media sosial resminya.
Sampai proses pemeliharaan selesai, BPS belum menetapkan tanggal pasti pembukaan kembali portal DTSEN.
Baca Juga: Update Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Belasan Murid Luka dan Suasana Sekolah Mencekam
Mengapa Desil DTSEN Penting?
Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga ke dalam sepuluh kategori — dari desil 1 (paling tidak mampu) sampai desil 10 (paling mampu).
Hasil DTSEN kini menjadi acuan tunggal pemerintah untuk banyak program bantuan sosial setelah terbitnya kebijakan kepresidenan terkait harmonisasi data kesejahteraan.
Posisi desil menentukan kelayakan rumah tangga menerima program seperti:
Page 2
Kamis, 11 Desember 2025 | 11:37 WIB
Page 3
- Program Keluarga Harapan (PKH)
- Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / Program Sembako
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
- Beberapa program pendidikan seperti KIP Kuliah
Singkat kata, semakin kecil angka desil (1–4), semakin besar peluang menerima bantuan.
Baca Juga: Diskon Tarif Tol Nataru 2025–2026 Resmi Berlaku, 26 Ruas Tol di Jawa–Sumatera Dapat Potongan hingga 20 Persen
Lalu, Bagaimana Cara Cek Desil Sekarang? (Alternatif Resmi)
Walau portal dtsen.web.bps.go.id sedang tak dapat diakses, masyarakat tetap dapat mengecek status desil melalui kanal resmi Kementerian Sosial (Kemensos) karena data DTSEN telah disinkronkan ke sistem layanan bansos Kemensos. Pilihan yang bisa dipakai:
- Cek lewat situs web resmi Kemensos
- Buka: kemensos.go.id
- Isi data domisili (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan)
- Masukkan nama sesuai KTP, NIK, dan kode captcha
- Klik “CARI DATA” — sistem menampilkan apakah terdaftar dan kategori desil keluarga
- Cek lewat aplikasi Cek Bansos (Play Store / App Store)
- Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos”
- Daftar atau login, pilih menu “Profil”
- Pilih “Peringkat Kesejahteraan Keluarga” untuk melihat peringkat/desil
BPS dan Kemensos menegaskan: jangan memakai situs atau layanan tidak resmi yang mengatasnamakan DTSEN — risiko data bocor dan penipuan tinggi.
Baca Juga: Penlok Tol Gilimanuk–Mengwi Berakhir 2026, Warga Bali Terdampak Makin Resah karena Proyek Tak Kunjung Jelas
Jika Desil Tidak Sesuai: Cara Daftar atau Mengajukan Perbaikan Data
Bila hasil pengecekan menunjukkan desil yang dirasa tidak sesuai, ada dua jalur perbaikan:
- Perbaikan online melalui aplikasi Cek Bansos
- Masuk menu “Usul Sanggah”
- Unggah bukti pendukung: fotokopi KTP, KK, foto kondisi rumah, dokumen pendukung lainnya
- Pantau proses verifikasi berkala melalui aplikasi
- Perbaikan lewat kantor Desa/Kelurahan (SikS-NG)
- Datangi kantor desa/kelurahan bawa fotokopi KTP & KK
- Operator desa menginput permohonan ke sistem SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation)
- Petugas lapangan melakukan verifikasi fisik
- Proses verifikasi lapangan biasanya memakan waktu 1–3 bulan tergantung daerah
Siapa yang Boleh, dan Siapa yang Dikecualikan?
Meskipun tercantum pada desil rendah, sejumlah kategori bisa dikecualikan dari penerima bansos, antara lain:
- Alamat tidak valid saat verifikasi lapangan
- Penerima telah meninggal dunia
- ASN, TNI, Polri, pejabat negara
- Pegawai BUMN/BUMD atau anggota keluarga inti yang bekerja di instansi tersebut
Aturan pengecualian ini diberlakukan agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Baca Juga: Daftar Harga Emas Perhiasan 11 Desember 2025: Semua Kadar Kompak Naik, Raja Emas dan Laku Emas Melonjak
Mengapa Muncul Poster Sensus Ekonomi 2026 di DTSEN?
Pergantian sementara halaman DTSEN menjadi poster Sensus Ekonomi 2026 bukan tanpa alasan.
BPS sedang menyiapkan roll-out kegiatan sensus ekonomi yang memerlukan peningkatan kapasitas sistem, harmonisasi basis data, dan proteksi data pribadi.
Menampilkan poster di halaman utama adalah langkah komunikasi publik: memberi tahu masyarakat bahwa situs sedang bertransformasi seiring agenda besar sensus berikutnya.
Saran Praktis untuk Masyarakat Saat Ini
- Pantau saja kanal resmi BPS dan Kemensos untuk pengumuman pemulihan layanan.
- Siapkan dokumen (NIK, KK, KTP, foto rumah) agar saat portal aktif kembali Anda segera bisa cek atau mengajukan sanggah.
- Gunakan kanal Kemensos bila membutuhkan pengecekan mendesak.
- Jangan tergiur layanan tak resmi yang berjanji “cek desil cepat” karena potensial penipuan.
Baca Juga: Mobil MBG Nyonelonong Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Cilincing, 20 Korban Terluka dan Suasana Sekolah Mencekam
Dari Sistem yang Retak ke Sistem yang Lebih Kuat
Gangguan akses ke portal DTSEN telah membuka celah kekhawatiran publik—tetapi juga memaksa percepatan pembenahan infrastruktur data sosial.
Transisi menuju Sensus Ekonomi 2026 berpeluang memperkuat basis data kesejahteraan nasional bila proses pemutakhiran sistem diiringi transparansi dan komunikasi publik yang baik.
