sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Banyuwangi kembali mencetak sejarah. Kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Keputusan itu dihasilkan dalam rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8).
Rakor dipimpin Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, dengan dihadiri sejumlah menteri, termasuk Mensos Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdig Meutya Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy.
Luhut menegaskan, uji coba bansos digital akan dimulai minggu ketiga September di Banyuwangi, dengan rencana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung.
“Dengan digitalisasi, penyaluran bansos akan lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Potensi penghematan bisa mencapai Rp500 triliun, karena penerima benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Bansos Digital Jadi Gebrakan Nasional
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan uji coba ini menjadi langkah awal implementasi Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Menurutnya, digitalisasi bansos akan memangkas potensi kebocoran dan salah sasaran.
“Pendaftar akan diterima atau ditolak oleh sistem, bukan petugas. Transparan sekaligus efisien. Potensi penghematan bisa mencapai Rp14 triliun per tahun,” ujar Gus Ipul.
Melalui skema baru, seluruh pendaftaran dan verifikasi penerima akan terintegrasi di Portal Perlindungan Sosial Nasional.
Masyarakat bisa mendaftar dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau melalui pendamping PKH bagi yang tidak memiliki ponsel.
Banyuwangi Siap Jadi Laboratorium Digital
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut kepercayaan pemerintah pusat dengan optimisme. Menurutnya, Banyuwangi sudah menyiapkan fondasi digital sejak 2012, termasuk jaringan fiber optic hingga desa.
“Kami siap menjadi laboratorium digitalisasi bansos. Dengan dukungan inovasi seperti Banyuwangi One ID dan aplikasi Smart Kampung, layanan berbasis NIK akan lebih mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Jika uji coba berjalan sukses hingga Desember 2025, pemerintah menargetkan penerapan bansos digital skala nasional mulai Januari 2026. (*)
