radarbanyuwangi.jawapos.com – Banyuwangi kembali mencetak sejarah. Kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu resmi ditetapkan sebagai pilot project nasional penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Penetapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8).
Rakor dipimpin langsung Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan.
Baca Juga: FAQ Seputar Aplikasi Cek Bansos! Cara Cek Penerima, Ajukan Usulan, dan Laporkan yang Tidak Layak
Sejumlah menteri hadir, di antaranya Mensos Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. Hadir pula empat wakil menteri dan sejumlah lembaga terkait.
Dalam rakor tersebut, Luhut memastikan pilot project bansos digital dimulai pada minggu ketiga September di Banyuwangi, dengan rencana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung.
“Dengan digitalisasi, penyaluran bansos akan lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Potensi penghematan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun, karena penerima benar-benar tepat sasaran,” tegas Luhut.
Baca Juga: Cara Pakai Aplikasi Cek Bansos 2025: Lihat Daftar Penerima, Ajukan Usulan, dan Laporkan yang Tidak Layak
Sistem ini juga akan terhubung otomatis dengan data lintas lembaga, mulai BPJS, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Selain menekan kesalahan penerima, bansos digital diyakini mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3–0,4 persen.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat.
Baca Juga: Mulai September! Uji Coba Bansos Digital di Banyuwangi, Bisa Hemat Rp14 Triliun per Tahun
Menurutnya, Banyuwangi sudah menyiapkan fondasi digital sejak 2012, termasuk fiber optic hingga desa/kelurahan.
“Kami siap menjadi laboratorium digitalisasi bansos. Dengan dukungan infrastruktur dan inovasi seperti Banyuwangi One ID serta aplikasi Smart Kampung, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan berbasis NIK,” ujar Ipuk.
Page 2
Page 3
radarbanyuwangi.jawapos.com – Banyuwangi kembali mencetak sejarah. Kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu resmi ditetapkan sebagai pilot project nasional penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (bansos).
Penetapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8).
Rakor dipimpin langsung Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan.
Baca Juga: FAQ Seputar Aplikasi Cek Bansos! Cara Cek Penerima, Ajukan Usulan, dan Laporkan yang Tidak Layak
Sejumlah menteri hadir, di antaranya Mensos Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. Hadir pula empat wakil menteri dan sejumlah lembaga terkait.
Dalam rakor tersebut, Luhut memastikan pilot project bansos digital dimulai pada minggu ketiga September di Banyuwangi, dengan rencana Presiden Prabowo Subianto hadir langsung.
“Dengan digitalisasi, penyaluran bansos akan lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Potensi penghematan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun, karena penerima benar-benar tepat sasaran,” tegas Luhut.
Baca Juga: Cara Pakai Aplikasi Cek Bansos 2025: Lihat Daftar Penerima, Ajukan Usulan, dan Laporkan yang Tidak Layak
Sistem ini juga akan terhubung otomatis dengan data lintas lembaga, mulai BPJS, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Selain menekan kesalahan penerima, bansos digital diyakini mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3–0,4 persen.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat.
Baca Juga: Mulai September! Uji Coba Bansos Digital di Banyuwangi, Bisa Hemat Rp14 Triliun per Tahun
Menurutnya, Banyuwangi sudah menyiapkan fondasi digital sejak 2012, termasuk fiber optic hingga desa/kelurahan.
“Kami siap menjadi laboratorium digitalisasi bansos. Dengan dukungan infrastruktur dan inovasi seperti Banyuwangi One ID serta aplikasi Smart Kampung, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan berbasis NIK,” ujar Ipuk.
