Rapat Akbar Bahas KB

0
240

rapaatBANYUWANGI – Sebesar apa pun pembangunan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi selama ini akan berkurang maknanya jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Karenaitu, sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) dan jajaran Pemkab Banyuwangi yang lain menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, KB, dan PembangunanKeluarga di aula Rempeg Jo go pati kantor Pemkab Banyuwangi Selasa (6/5) lalu.


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus memadukan berbagai program terkait yang diarahkan pada pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dengan demikian, diharapkan tercipta suatu tata kelola yang baik dan terencana untuk pembangunan Banyuwangi. Menurut Bupati Anas, keberhasilan program kependudukan dan KB memang tidak terlihat secara nyata dalam waktu singkat. 

Namun, program tersebut merupakan hulu yang secara langsung dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program lain, seperti penyediaan pelayanan publik, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. “Sebab, data kependudukan merupakan data awal dalam melaksanakan program-program lain,” ujarnya. Menurut Bupati Anas, apabila jumlah penduduk membengkak, maka akan berdampak pada makin tingginya biaya kesehatan reproduksi, pemenuhan biaya pendidikan, dan membengkaknya pemenuhan biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat.

“Kegagalan kita dalam program KB akan berakibat pada penyediaan daya tampung dan daya dukung lingkungan, berkurangnya sumber pangan, air, dan kebutuhan hidup semakin tidak seimbang. Apabila itu terjadi, maka dikhawatirkan terjadi krisis pangan, air, dan dampak lain yang berkaitan dengan berkurangnya potensi sumber daya alam,” paparnya. Rakerda yang digagas BPP-KB Banyuwangi tersebut menghadirkan Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim, Agus Proklamasi. 

Kegiatan tersebut juga dihadiri berbagai elemen yang lain, mulai jajaran forum pimpinan daerah (forpimda), camat, kepala puskesmas, organisasi masyarakat, organisasi profesi, hingga Penyuluh LapanganKeluarga Berencana (PLKB) se-Banyuwangi. Rakerda kali ini membahas rencana dan strategi operasional yang akan dilakukan dalam menyeimbangkan jumlah angka kelahiran dengan demografi kependudukan.

Bupati Anas menambahkan, laju pertumbuhan penduduk Banyuwangi hanya 0,45 per tahun atau lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Jatim, yakni 0,76 per tahun dan laju pertumbuhan penduduk nasional 1,49 per tahun. “Namun, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa angka kelahiran di Banyuwangi berada pada kisaran 23 ribu jiwa per tahun,” bebernya. Masih menurut Bupati Anas, permasalahan kependudukan dan KB sangat pelik, kompleks, multidimensi, dan multi faktor. 

“Karena itu, saya sangat mengharapkan kesungguhan dan kerja keras kita semua untuk menempatkan program kependudukan dan KB sebagai salah satu program prioritas guna mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang sehat dan sejahtera,” serunya. Sementara itu, Kepala BPP-KB Banyuwangi Muhamad Pua Jiwa menambahkan, jumlah keluarga di Banyuwangi berdasar hasil pendataan keluarga tahun 2013 tercatat sebanyak 498.379 keluarga.  Jumlah keluarga tersebut tersebar di RT/RW yang terdapat di 217 desa/kelurahan.

Menurut hasil cakupan wilayah, jumlah RW mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 963 RW, tahun 2011 naik menjadi 2.654 RW, tahun 2012 kembali meningkat menjadi 2.654 RW dan tahun 2013 naik menjadi 2.850 RW. “Untuk itu,BPP-KB Banyuwangi dengan telah mengadopsi isu-isu strategis yang ada mengadakan rakerda sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan topik Penduduk Tumbuh Seimbang di Tahun 2015 dan menyongsong Pasca MDGs (Millennium Development Goals) 2015,” pungkasnya. (radar)

Loading...