Rapat Akbar Bahas KB

0
380

rapaatBANYUWANGI – Sebesar apa pun pembangunan yang dilakukan Pemkab Banyuwangi selama ini akan berkurang maknanya jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Karenaitu, sebagai upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP-KB) dan jajaran Pemkab Banyuwangi yang lain menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, KB, dan PembangunanKeluarga di aula Rempeg Jo go pati kantor Pemkab Banyuwangi Selasa (6/5) lalu.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk sekaligus memadukan berbagai program terkait yang diarahkan pada pembangunan yang berwawasan kependudukan. Dengan demikian, diharapkan tercipta suatu tata kelola yang baik dan terencana untuk pembangunan Banyuwangi. Menurut Bupati Anas, keberhasilan program kependudukan dan KB memang tidak terlihat secara nyata dalam waktu singkat. 

Namun, program tersebut merupakan hulu yang secara langsung dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program lain, seperti penyediaan pelayanan publik, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. “Sebab, data kependudukan merupakan data awal dalam melaksanakan program-program lain,” ujarnya. Menurut Bupati Anas, apabila jumlah penduduk membengkak, maka akan berdampak pada makin tingginya biaya kesehatan reproduksi, pemenuhan biaya pendidikan, dan membengkaknya pemenuhan biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat.

“Kegagalan kita dalam program KB akan berakibat pada penyediaan daya tampung dan daya dukung lingkungan, berkurangnya sumber pangan, air, dan kebutuhan hidup semakin tidak seimbang. Apabila itu terjadi, maka dikhawatirkan terjadi krisis pangan, air, dan dampak lain yang berkaitan dengan berkurangnya potensi sumber daya alam,” paparnya. Rakerda yang digagas BPP-KB Banyuwangi tersebut menghadirkan Kepala Balai Pelatihan dan Pengembangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim, Agus Proklamasi. 

Loading...

Kegiatan tersebut juga dihadiri berbagai elemen yang lain, mulai jajaran forum pimpinan daerah (forpimda), camat, kepala puskesmas, organisasi masyarakat, organisasi profesi, hingga Penyuluh LapanganKeluarga Berencana (PLKB) se-Banyuwangi. Rakerda kali ini membahas rencana dan strategi operasional yang akan dilakukan dalam menyeimbangkan jumlah angka kelahiran dengan demografi kependudukan.

Lanjutkan Membaca : 1 | 2

Baca :
Kemenkumham Puji Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Banyuwangi