Dari Belanja Tahun 2013
BANYUWANGI – Setelah mendengar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati akhir tahun anggaran 2014 Jumat lalu (17/4), DPRD menyampaikan rekomendasi kemarin (27/4). Salah satu rekomendasi itu menyoroti minimnya realisasi belanja APBD tahun 2014 lalu. Anggaran belanja APBD 2014 ditargetkan Rp 2,557 triliun, sedangkan realisasi belanja hanya Rp 2,289 triliun atau hanya sekitar 89,52 persen.
Dibanding tahun 2013, realisasi belanja APBD lebih baik daripada tahun sebelumnya yang berhasil merealisasikan 89,63 persen. “Menurunnya kinerja belanja APBD tahun 2014 ini harus dijadikan evaluasi pemerintah daerah agar penyerapan belanja daerah lebih maksimal,” pinta juru bicara DPRD, Ismoko. Menurut Ismoko, hasil kajian dan pencermatan terhadap dokumen LKPj Tahun Anggaran 2014, secara umum capaian indikator kinerja pemkab terhadap urusan wajib dan urusan pilihan ada yang telah tercapai dengan baik. Namun, ada pula yang masih belum memenuhitarget.
“Kita mengakui banyak keberhasilan yang telah dicapai eksekutif pada tahun 2014. Itu dapat dibuktikan dengan cukup banyak penghargaan yang telah diterima, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional,” ujarnya. Sementara itu, berdasar hasil kajian serta pencermatan terhadap berkas dokumen LKPj 2014, ada sejumlah saran dan masukan maupun koreksi dari lembaga dewan. Salah satunya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah di tahun 2014 ditarget sebesar Rp 2,291 triliun dan hanya terealisasi sebesar Rp 2,266 triliun alias sebesar 98,91 persen dari target.
Penurunan pendapatan di tahun 2014 diakibatkan adanya penurunan perolehan dana perimbangan dari pusat. Namun demikian, perolehan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2014, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ke depan pemkab perlu mendorong kinerja Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar dapat lebih optimal,” kata Ismoko. Ismoko menambahkan, untuk urusan pendidikan, pihaknya mengakui kualitas dunia pendidikan di Banyuwangi akhir-akhir ini kualitasnya terus meningkat.
Namun, di sisi lain dia mengaku prihatin masih ada siswa yang putus sekolah, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA/sederajat. Masalah lain di bidang pendidikan juga masih terjadi, kata Ismoko. Salah satunya realisasi penyerapan anggaran belanja Dinas Pendidikan (Dispendik) di tahun 2014 sangat minim, tepatnya hanya sebesar 23,85 persen dari total pagu anggaran belanja senilai Rp 209,13 miliar. “Kedepan pemkab harus melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap Dispendik, sehingga harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas dunia pendidikan terwujud,” kata politikus asal Partai Golkar tersebut.
Sikap resmi DPRD disampaikan dalam forum rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan dewan tentang rekomendasi atas diajukannya LKPj tahun anggaran 2014. Pada rapat paripurna yang dipimpin ketua dewan, I Made Cahyana Negara tersebut, ketua panitia kerja (panja) pembahas LKPj DPRD, Ismoko mengatakan, DPRD berkewajiban membahas secara internal LKPj tersebut. Hasil pembahasan itu lantas dituangkan dalam Keputusan DPRD dalam bentuk rekomendasi.
Dikatakan, rekomendasi tersebut disusun dengan cara menyandingkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon APBD Tahun 2014 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010–2015. Selain itu, bahan rekomendasi juga berasal dari berbagai sumber pengawasan DPRD, baik berupa hasil kegiatan tinjau lapangan, rapat dengar pendapat, maupun surat masuk dari berbagai elemen masyarakat. (radar)
