sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bupati Jember Muhammad Fawait menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini tersebar di ratusan titik.
“Saya menginstruksikan pembentukan Satgas pengawas untuk memastikan seluruh dapur menjalankan prosedur dengan benar seiring dengan jumlah SPPG yang mencapai ratusan titik,” kata Fawait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.
Langkah tersebut diambil menyusul munculnya sejumlah keluhan wali murid terkait kualitas menu MBG selama bulan Ramadhan.
Beberapa orang tua menilai makanan yang disajikan kurang layak dan tidak sesuai dengan harga patokan program yang berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi.
Pengawasan Diperketat, Dapur Tak Standar Akan Ditindak
Menurut Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu, program dengan skala besar dan cakupan luas tentu memiliki potensi kekurangan. Namun, pihaknya memastikan pengawasan akan diperketat.
“Program besar dengan cakupan luas tentu potensi kekurangan pasti ada, namun satgas akan memantau secara ketat. Dapur yang tidak memenuhi standar atau bermain-main dengan menu akan kami tindak tegas melalui rekomendasi ke Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyukseskan program strategis tersebut.
Setiap kendala di lapangan diminta segera dilaporkan agar dapat dicarikan solusi cepat tanpa saling menyalahkan kebijakan.
“Itu tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya ingin memastikan SPPG di Jember menjadi percontohan nasional dalam hal efektivitas distribusi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujarnya.
Ratusan SPPG Jadi Pilar Ekonomi Baru
Gus Fawait menjelaskan, kehadiran ratusan SPPG di Kabupaten Jember bukan semata program kesehatan. Lebih dari itu, program MBG dinilai sebagai pilar baru kebangkitan ekonomi kerakyatan.
Evaluasi intensif terus dilakukan terhadap pelaksanaan MBG yang melibatkan jaringan dapur produksi di berbagai kecamatan. Skala program yang besar disebut sebagai tantangan sekaligus peluang.
Page 2
“Skala program ini sangat besar, mencakup ratusan titik SPPG yang beroperasi setiap hari untuk melayani kebutuhan gizi ribuan siswa. Besarnya cakupan itu merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi Kabupaten Jember,” paparnya.
Dua Manfaat Utama: SDM dan Ekonomi Desa
Bupati menyoroti dua manfaat utama dari operasional ratusan SPPG tersebut.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan pengawasan ketat, setiap anak diharapkan memperoleh asupan protein dan nutrisi seimbang guna mendukung kecerdasan serta pertumbuhan fisik.
Kedua, dampak ekonomi lokal. Operasional dapur SPPG menyerap bahan baku dari petani, peternak, hingga pedagang pasar di sekitar lokasi. Rantai pasok tersebut menciptakan perputaran uang yang signifikan di tingkat desa.
“Program MBG melalui ratusan SPPG adalah harapan baru. Kami tidak hanya bicara soal mengisi perut anak-anak dengan makanan sehat, tapi juga bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih menggeliat hingga ke pelosok Jember,” tandasnya.
Dengan pembentukan Satgas pengawas ini, Pemkab Jember berharap kualitas layanan MBG semakin optimal sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai model nasional dalam tata kelola pemenuhan gizi berbasis pemberdayaan ekonomi lokal. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bupati Jember Muhammad Fawait menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini tersebar di ratusan titik.
“Saya menginstruksikan pembentukan Satgas pengawas untuk memastikan seluruh dapur menjalankan prosedur dengan benar seiring dengan jumlah SPPG yang mencapai ratusan titik,” kata Fawait dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.
Langkah tersebut diambil menyusul munculnya sejumlah keluhan wali murid terkait kualitas menu MBG selama bulan Ramadhan.
Beberapa orang tua menilai makanan yang disajikan kurang layak dan tidak sesuai dengan harga patokan program yang berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per porsi.
Pengawasan Diperketat, Dapur Tak Standar Akan Ditindak
Menurut Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu, program dengan skala besar dan cakupan luas tentu memiliki potensi kekurangan. Namun, pihaknya memastikan pengawasan akan diperketat.
“Program besar dengan cakupan luas tentu potensi kekurangan pasti ada, namun satgas akan memantau secara ketat. Dapur yang tidak memenuhi standar atau bermain-main dengan menu akan kami tindak tegas melalui rekomendasi ke Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyukseskan program strategis tersebut.
Setiap kendala di lapangan diminta segera dilaporkan agar dapat dicarikan solusi cepat tanpa saling menyalahkan kebijakan.
“Itu tanggung jawab saya sebagai kepala daerah. Saya ingin memastikan SPPG di Jember menjadi percontohan nasional dalam hal efektivitas distribusi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujarnya.
Ratusan SPPG Jadi Pilar Ekonomi Baru
Gus Fawait menjelaskan, kehadiran ratusan SPPG di Kabupaten Jember bukan semata program kesehatan. Lebih dari itu, program MBG dinilai sebagai pilar baru kebangkitan ekonomi kerakyatan.
Evaluasi intensif terus dilakukan terhadap pelaksanaan MBG yang melibatkan jaringan dapur produksi di berbagai kecamatan. Skala program yang besar disebut sebagai tantangan sekaligus peluang.
