sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun resmi diimplementasikan di Indonesia kini mulai menuai berbagai catatan kritis.
Program yang digadang-gadang sebagai upaya strategis memperbaiki gizi anak dan menekan angka stunting ini dinilai masih menyisakan sejumlah anomali dan kontroversi, mulai dari persoalan keamanan pangan hingga kesesuaian menu dengan kebutuhan anak.
Kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah menjadi sinyal peringatan serius.
Padahal, MBG merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang menentukan kualitas generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Program Mulia, Tapi Perlu Evaluasi Menyeluruh
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menegaskan bahwa secara konsep, program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat baik dan mulia.
“Program school lunch seperti Makan Bergizi Gratis ini bertujuan mencetak generasi masa depan yang sehat dan berkualitas dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mirza, Kamis (8/1), seperti dilansir dari laman ugm.ac.id.
Ia menambahkan, terlepas dari agenda politik, program makan siang sekolah telah lama diterapkan di berbagai negara dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya.
Namun, implementasi di lapangan tetap harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ketat.
Keracunan Massal Jadi Alarm Pengawasan
Mirza menilai, munculnya kasus keracunan massal diduga kuat akibat pengawasan yang belum optimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan makanan, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyajian.
Menurutnya, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk menyediakan makan siang bagi siswanya.
Dengan cakupan yang lebih kecil, sekolah dinilai lebih mampu melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas bahan pangan dan kondisi siswa.
“Dengan cakupan yang lebih kecil, kesalahan distribusi dan keamanan pangan bisa diminimalisir,” jelasnya.
Anak Sekolah Masuk Kelompok Risiko Tinggi
Mirza juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan makanan massal telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan terkait tata kelola penyelenggaraan makanan.
Dalam aturan tersebut, anak sekolah dan ibu hamil masuk dalam kelompok berisiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus. “Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” tegas Mirza.
Page 2
Selain persoalan keamanan pangan, Mirza menyoroti penggunaan ultra processed food (UPF) dalam menu MBG.
Menurutnya, hal ini bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan terkait pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak.
“UPF mengandung natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin belum terasa sekarang, tapi dalam 10–15 tahun ke depan bisa menjadi bom waktu penyakit kronis,” ujarnya.
Dampak MBG Tak Bisa Diukur Instan
Meski demikian, Mirza menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak bisa diukur dalam waktu singkat.
Dampak investasi gizi baru akan terlihat setelah satu siklus pendidikan, sekitar 10–15 tahun mendatang.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal yang beragam dan sesuai dengan kultur masing-masing daerah.
Menurutnya, pendekatan seragam justru berisiko tidak cocok dengan kondisi biologis dan kebiasaan makan anak-anak di daerah tertentu.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Kalau semua diseragamkan dengan UPF, itu tidak pas dengan konteks lokal,” tuturnya.
Tiga Rekomendasi Perbaikan Program MBG
Sebagai langkah evaluasi dan perbaikan, Mirza menekankan tiga poin utama. Pertama, penegakan ketat keamanan pangan dengan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar.
“Mungkin SPPG yang melanggar wajib diberi sanksi agar semua pihak benar-benar berhati-hati. Ini amanah besar karena membawa wajah presiden,” ujarnya.
Kedua, pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan lintas sektor untuk memantau dampak MBG terhadap status kesehatan anak, termasuk indikator kebugaran dan antropometri.
Ketiga, kebijakan MBG harus fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah. Setiap masukan berbasis bukti perlu segera direspons agar program terus membaik.
“Kalau tidak dievaluasi, jangan sampai pada 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkas Mirza.
Dengan berbagai catatan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi program populis jangka pendek, tetapi benar-benar menjadi fondasi kuat bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. (*)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun resmi diimplementasikan di Indonesia kini mulai menuai berbagai catatan kritis.
Program yang digadang-gadang sebagai upaya strategis memperbaiki gizi anak dan menekan angka stunting ini dinilai masih menyisakan sejumlah anomali dan kontroversi, mulai dari persoalan keamanan pangan hingga kesesuaian menu dengan kebutuhan anak.
Kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah menjadi sinyal peringatan serius.
Padahal, MBG merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang menentukan kualitas generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Program Mulia, Tapi Perlu Evaluasi Menyeluruh
Dosen Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat (FKKMK) Universitas Gadjah Mada, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH, menegaskan bahwa secara konsep, program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat baik dan mulia.
“Program school lunch seperti Makan Bergizi Gratis ini bertujuan mencetak generasi masa depan yang sehat dan berkualitas dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mirza, Kamis (8/1), seperti dilansir dari laman ugm.ac.id.
Ia menambahkan, terlepas dari agenda politik, program makan siang sekolah telah lama diterapkan di berbagai negara dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara terhadap warganya.
Namun, implementasi di lapangan tetap harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ketat.
Keracunan Massal Jadi Alarm Pengawasan
Mirza menilai, munculnya kasus keracunan massal diduga kuat akibat pengawasan yang belum optimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan makanan, mulai dari produksi, distribusi, hingga penyajian.
Menurutnya, salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk menyediakan makan siang bagi siswanya.
Dengan cakupan yang lebih kecil, sekolah dinilai lebih mampu melakukan pengawasan langsung terhadap kualitas bahan pangan dan kondisi siswa.
“Dengan cakupan yang lebih kecil, kesalahan distribusi dan keamanan pangan bisa diminimalisir,” jelasnya.
Anak Sekolah Masuk Kelompok Risiko Tinggi
Mirza juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan makanan massal telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan terkait tata kelola penyelenggaraan makanan.
Dalam aturan tersebut, anak sekolah dan ibu hamil masuk dalam kelompok berisiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus. “Kelompok risiko tinggi ini penanganannya tidak bisa dilakukan dengan main-main,” tegas Mirza.
