Tentang Kabar Khofifah Dipanggil KPK, Ketua ISNU Banyuwangi Sebut Itu Hal Wajar, Tidak Perlu Ada Framing Berlebihan – TIMES Banyuwangi

Jumat, 04 Juli 2025 – 16:37

TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Pemanggilan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana hibah dinilai sebagai hal yang wajar oleh Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Banyuwangi, Abdul Azis. Menurutnya, tidak perlu ada penggiringan opini atau framing yang berlebihan terkait kabar tersebut.

Menurutnya, keterlibatan Khofifah dalam pemeriksaan KPK adalah lumrah. Mengingat dana hibah Pokmas bersumber dari APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2021-2022, melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.

“Beliau (Khofifah) kan memang Gubernur, selaku eksekutif, jadi KPK memanggil beliau sebagai saksi adalah hal yang wajar,” kata Azis, Jumat (4/7/2025).

Lebih lanjut, Azis memaparkan bahwa proses pengusulan hingga pencairan dana hibah DPRD Jawa Timur tahun 2021-2022 sebenarnya telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Namun, masalah muncul pada tahap pencairan. Disitu diduga ada oknum anggota DPRD Jawa Timur yang meminta jatah atau melakukan pemotongan dana hibah yang seharusnya diterima oleh Pokmas.

Dia mencontohkan kasus di Banyuwangi, dimana setelah dana hibah cair, diduga seluruh nominalnya langsung diminta kembali oleh oknum anggota DPRD Jawa Timur. Pokmas penerima hibah hanya mendapatkan realisasi program pembangunan atau infrastruktur sesuai proposal yang diajukan. Dengan kata lain, diduga kuat bahwa pihak yang mengelola dana hibah bukan Pokmas, melainkan oknum anggota DPRD Jatim itu sendiri.

Abdul Azis, yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi, menyatakan optimismenya bahwa Khofifah tidak terlibat dalam kasus suap tersebut. Ia meyakini banyak pihak yang mengetahui fakta ini.

Oleh karena itu, Azis sangat menyayangkan adanya indikasi pihak tertentu yang berupaya melakukan framing atau penggiringan opini seolah-olah Gubernur Khofifah telah dinyatakan bersalah.

“Tidak perlu ada framing berlebihan, atau jangan-jangan malah ada buzzer bayaran, itu yang sangat kami sayangkan,” tegasnya.

Kepada masyarakat Jawa Timur, Aziz mengajak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Termasuk dengan tidak mudah terpengaruh terhadap kabar yang belum tentu kebenarannya. (*)