sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat resmi memperkuat kerja sama strategis dalam pengembangan perkeretaapian di wilayah Jawa Barat.
Sinergi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, menata kawasan stasiun, serta memperluas konektivitas dari perkotaan hingga perdesaan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
PKS ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah disepakati pada 10 Oktober 2025 terkait optimalisasi penyelenggaraan transportasi berbasis rel di seluruh Jawa Barat.
Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Dorong Penumpang Berani Lapor Kasus Pelecehan Seksual di Kereta Api
Landasan Penguatan Layanan Transportasi Rel
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa kereta api merupakan fondasi konektivitas provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, kolaborasi ini dirancang untuk menghadirkan layanan kereta api yang lebih relevan, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata, mobilitas masyarakat, dan kemudahan aktivitas pelaku usaha.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan identitas layanan kereta api, penataan kawasan stasiun, serta penyusunan berbagai kajian strategis yang mendukung percepatan pembangunan ekosistem transportasi berbasis rel.
Baca Juga: Menjelang Penerapan ODOL 2027, Kereta Api Siap Jadi Tulang Punggung Distribusi Nasional
Fokus Pengembangan Identitas Layanan dan Ekonomi Daerah
Salah satu fokus kerja sama adalah pengembangan identitas layanan kereta api yang membuka peluang hadirnya produk layanan baru.
Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata, memperkuat mobilitas harian masyarakat, serta memperluas akses ekonomi hingga ke wilayah perdesaan.
KAI dan Pemprov Jabar juga menyiapkan skema layanan yang mempermudah distribusi hasil produksi lokal.
Upaya ini ditargetkan memperlancar arus logistik bagi petani, pedagang, dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Optimalisasi Kereta Api di Jawa Barat, Dari Penataan Stasiun hingga Penguatan Identitas Layanan KAI
Page 2
Pada sisi infrastruktur, penataan kawasan stasiun menjadi prioritas awal, dimulai dari Stasiun Bandung dan Kiaracondong.
Tahap berikutnya akan diterapkan pada stasiun lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.
Penataan dilakukan dengan prinsip ramah pejalan kaki, integrasi dengan angkutan umum, serta penyediaan ruang yang lebih baik bagi pelaku UMKM.
Bobby menyampaikan bahwa kawasan stasiun harus merepresentasikan wajah Jawa Barat sebagai provinsi yang modern, nyaman, dan inklusif.
Baca Juga: Rute dan Jadwal Kereta Api Jaka Lalana, Solusi Transportasi ke Cianjur
Kajian Strategis untuk Pengembangan Jangka Panjang
PKS ini juga mencakup penyusunan sejumlah kajian strategis, seperti kajian bisnis transportasi, kajian hukum dan kelembagaan, analisis risiko, serta pengembangan transportasi wisata dan peningkatan prasarana.
Optimalisasi aset KAI dan Pemprov Jabar serta penyusunan roadmap perlintasan sebidang juga termasuk dalam agenda bersama.
Selain itu, peningkatan kapasitas layanan di jalur strategis seperti kawasan Nambo menjadi perhatian khusus dalam rencana pengembangan transportasi rel di Jawa Barat.
Baca Juga: Layanan Boarding Kereta Api Tanpa Kertas, Inovasi KAI Sambut Lonjakan Penumpang Nataru
Mendukung Pemerataan Pembangunan Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029 yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.
Menurutnya, kereta api mampu menjangkau wilayah yang luas tanpa mengorbankan keindahan lanskap alam Jawa Barat.
Pemprov Jabar berkomitmen mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kereta api yang berorientasi pada penguatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: Mobilitas Makin Mudah, Ini Ekosistem Transportasi Kereta Api KAI di Lintas Jakarta–Bandung
Pembentukan Joint Working Group untuk Monitoring Program
Sebagai langkah implementasi, KAI dan Pemprov Jabar akan membentuk Joint Working Group yang bertugas menyusun rencana kerja, mengoordinasikan pelaksanaan program, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala.
Rencana penataan stasiun dan penguatan identitas layanan akan dimuat dalam lampiran PKS, sementara penyusunan kajian strategis ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan sejak penandatanganan perjanjian.
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat resmi memperkuat kerja sama strategis dalam pengembangan perkeretaapian di wilayah Jawa Barat.
Sinergi ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, menata kawasan stasiun, serta memperluas konektivitas dari perkotaan hingga perdesaan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
PKS ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah disepakati pada 10 Oktober 2025 terkait optimalisasi penyelenggaraan transportasi berbasis rel di seluruh Jawa Barat.
Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Dorong Penumpang Berani Lapor Kasus Pelecehan Seksual di Kereta Api
Landasan Penguatan Layanan Transportasi Rel
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa kereta api merupakan fondasi konektivitas provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, kolaborasi ini dirancang untuk menghadirkan layanan kereta api yang lebih relevan, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata, mobilitas masyarakat, dan kemudahan aktivitas pelaku usaha.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan identitas layanan kereta api, penataan kawasan stasiun, serta penyusunan berbagai kajian strategis yang mendukung percepatan pembangunan ekosistem transportasi berbasis rel.
Baca Juga: Menjelang Penerapan ODOL 2027, Kereta Api Siap Jadi Tulang Punggung Distribusi Nasional
Fokus Pengembangan Identitas Layanan dan Ekonomi Daerah
Salah satu fokus kerja sama adalah pengembangan identitas layanan kereta api yang membuka peluang hadirnya produk layanan baru.
Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong sektor pariwisata, memperkuat mobilitas harian masyarakat, serta memperluas akses ekonomi hingga ke wilayah perdesaan.
KAI dan Pemprov Jabar juga menyiapkan skema layanan yang mempermudah distribusi hasil produksi lokal.
Upaya ini ditargetkan memperlancar arus logistik bagi petani, pedagang, dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga: Optimalisasi Kereta Api di Jawa Barat, Dari Penataan Stasiun hingga Penguatan Identitas Layanan KAI
