sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Proses transisi urusan haji dan umrah dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah tidak akan berpengaruh bagi jemaah yang nantinya akan melaksanakan ibadah pada tahun 2026.
Kemenag Banyuwangi memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal untuk urusan haji maupun umrah.
Kepala Kantor Kemenag Banyuwangi Chaironi Hidayat menjelaskan, sampai saat ini tugas pengurusan haji dan umrah akan dilakukan oleh Kemenag sebelum adanya peraturan teknis yang jelas dari pusat.
“Sebelum ada peraturan teknis yang terkait hal tersebut, pengurusan masih ditangani oleh Kemenag sesuai tugas pokoknya,” tegas Chaironi.
Chaironi menegaskan, setelah Kementerian Haji dan Umrah berjalan, Kemenag akan terus bersinergi untuk membantu jemaah di Banyuwangi.
“Apapun yang menjadi keperluan haji akan dibantu penuh supaya tidak ada gangguan pelayanan dan tertangani dengan baik. Komitmen ini bertujuan untuk memastikan tidak ada kendala bagi calon jemaah haji dan umrah,” ujarnya
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Banyuwangi, Fakhrurrozi menambahkan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag telah bergerak cepat dengan mengirim tim transisi kelembagaan haji dan umrah (taspos).
“Untuk mengawal proses transisi proses pengurusan haji dan umrah, saat ini sudah ditunjuk tiga orang, termasuk saya untuk kerja timnya. Kami masih menunggu informasi dari pusat,” jelas Fakhrurrozi.
Dia menambahkn, akan ada skrining atau penawaran peralihan kepada para pegawai.
Mereka akan diberi pilihan apakah akan tetap berada di Kemenag atau menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Haji dan Umrah.
“Meski ada perubahan kelembagaan, kami pastikan mekanisme pelayanan haji dan umrah akan tetap sama dan tidak ada yang berubah,” tandasnya. (cw6-M Ksatria Raya/aif)
