RADARBANYUWANGI.ID – Bupati Ipuk Fiestiandani tengah mempersiapkan program baru.
Program bertajuk ”Banyuwangi Melayani” tersebut dirancang menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pendekatan humanis.
Selama ini sejumlah masyarakat yang mengakses layanan terkadang mengalami kendala karena keterbatasan informasi terkait regulasi layanan.
Seperti masalah perizinan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya.
Bupati Ipuk mengatakan, salah satu yang menyebabkan kendala adalah keterbatasan informasi di masyarakat dan komunikasi dengan para tenaga teknis di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
”Simpul inilah yang coba kami urai dalam program Banyuwangi Melayani,” ujarnya pada Selasa (17/6).
Program Banyuwangi Melayani merupakan komunikasi langsung masyarakat dengan tenaga teknis di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap OPD menyediakan contact person, mulai kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi dan bisa diakses, sehingga berbagai kendala yang ditemukan masyarakat bisa segera tertangani.
Dengan Banyuwangi Melayani masyarakat bisa menyampaikan kendala yang dialami ataupun mengakses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang masing-masing.
”Sebenarnya selama ini sudah ada layanan call center 112 yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan warga. Ini kami tambah dengan Banyuwangi Melayani agar lebih spesifik,” papar alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Surabaya, tersebut.
Lebih jauh Ipuk memaparkan bahwa program Banyuwangi Melayani ini juga bertujuan untuk menghadirkan layanan yang humanis.
Transformasi digital yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi belum sepenuhnya bisa diadaptasi oleh masyarakat.
”Hal ini perlu jembatan komunikasi. Kami ingin menekankan komunikasi yang humanis dan edukatif,” imbuhnya.
Seperti anggapan segala bentuk pelayanan yang menyangkut instrumen negara akan dikaitkan dengan kewenangan Pemkab Banyuwangi.
Page 2
Padahal, secara regulasi melibatkan instansi vertikal seperti kementerian, pemerintah provinsi, bahkan pihak ketiga.
”Contohnya, soal perizinan. Dalam proses penerbitan izin usaha atau pun izin bangunan, ini tidak semata domain pemkab. Tapi, juga ada kewenangan kementerian, kewenangan tim independen, konsultan, dan lain-lain. Jadi, ini perlu disampaikan, sejauh mana kendala yang terjadi,” terangnya.
Banyuwangi Melayani bakal menyajikan sejumlah nomor WhatsApp dari masing-masing kepala dinas atau badan hingga tenaga teknis yang membidangi.
”Nanti informasi ini akan disebar di berbagai kantor dan titik strategis di Banyuwangi. Prinsipnya, semua harus terlayani sebaik-baiknya. Mengurai masalah, menghadirkan solusi,” pungkas Bupati Ipuk. (sgt/c1)
Page 3
RADARBANYUWANGI.ID – Bupati Ipuk Fiestiandani tengah mempersiapkan program baru.
Program bertajuk ”Banyuwangi Melayani” tersebut dirancang menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pendekatan humanis.
Selama ini sejumlah masyarakat yang mengakses layanan terkadang mengalami kendala karena keterbatasan informasi terkait regulasi layanan.
Seperti masalah perizinan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya.
Bupati Ipuk mengatakan, salah satu yang menyebabkan kendala adalah keterbatasan informasi di masyarakat dan komunikasi dengan para tenaga teknis di lingkungan Pemkab Banyuwangi.
”Simpul inilah yang coba kami urai dalam program Banyuwangi Melayani,” ujarnya pada Selasa (17/6).
Program Banyuwangi Melayani merupakan komunikasi langsung masyarakat dengan tenaga teknis di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Setiap OPD menyediakan contact person, mulai kepala dinas hingga tenaga teknis yang membidangi dan bisa diakses, sehingga berbagai kendala yang ditemukan masyarakat bisa segera tertangani.
Dengan Banyuwangi Melayani masyarakat bisa menyampaikan kendala yang dialami ataupun mengakses informasi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang masing-masing.
”Sebenarnya selama ini sudah ada layanan call center 112 yang beroperasi 24 jam untuk menerima laporan warga. Ini kami tambah dengan Banyuwangi Melayani agar lebih spesifik,” papar alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Surabaya, tersebut.
Lebih jauh Ipuk memaparkan bahwa program Banyuwangi Melayani ini juga bertujuan untuk menghadirkan layanan yang humanis.
Transformasi digital yang telah dilakukan Pemkab Banyuwangi belum sepenuhnya bisa diadaptasi oleh masyarakat.
”Hal ini perlu jembatan komunikasi. Kami ingin menekankan komunikasi yang humanis dan edukatif,” imbuhnya.
Seperti anggapan segala bentuk pelayanan yang menyangkut instrumen negara akan dikaitkan dengan kewenangan Pemkab Banyuwangi.
