Kumpulan Berita Terkini Seputar Banyuwangi
English VersionBahasa Indonesia

Dirjen Kemenkeu: Banyuwangi Layak Diganjar DID Rp 75 Miliar

Daftarkan email Anda untuk Berlangganan berita dikirim langsung ke mailbox Anda

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 75 miliar. Insentif ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan keuangan yang baik dan peningkatan kinerja pelayanan publik di Banyuwangi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Budiarso Teguh mengatakan Banyuwangi ditetapkan sebagai salah satu daerah terbaik pengelola keuangan daerah karena berhasil memenangkan tujuh dari sepuluh kriteria.

Ketujuh indikator itu mulai dari keberhasilan penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pelayanan dasar bidang kesehatan, infrastruktur, penyelenggraan pemerintahan dan inovasi.

“Kemenkeu tidak hanya bicara pengelolaan secara administratif, tapi juga dampak program pembangunan ke masyarakat, dan berimbas positif terhadap pembangunan,” kata Budiarso saat berkunjung ke Banyuwangi, Jumat (23/2).

Budiarso mengaku, dengan pembangunan yang terencana dan terarah, Kabupaten Banyuwangi layak mendapatkan dana tersebut.

“Setelah saya datang ke sini, memang layak jika Kemenkeu kasih reward Rp 75 miliar buat Banyuwangi. Di Banyuwangi ini, terlihat sekali pembangunannya dilakukan secara terencana dan ada arahnya,” ungkapnya.

Terkait pengelolaan keuangan pemerintahan desa, Budiarso mengapresiasi Banyuwangi yang memiliki program e-village Budgeting dan e-monitoring.

Perencanaan keuangan desa terkoneksi dengan sistem perencanaan kabupaten, sekaligus ada pemantauan perkembangan pembangunan berbagai proyek yang ada di desa dengan memanfaatkan data geospasial.

“Ini pekerjaan rumah buat Banyuwangi, untuk bisa melakukan pemerataan kemampuan semua perangkat desanya sehingga aturan dari pusat tentang dana desa bisa cepat dipahami dan dilaksanakan dengan baik agar hasilnya tepat sasaran,” jelas Budiarso.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengklaim Banyuwangi telah menjadikan desa sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan. Program itu dibangun dalam sebuah payung ‘Smart Kampung’.

“Kini, sudah banyak wewenang yang sudah mulai kami limpahkan ke desa. Desa sudah kami ajak sinergi untuk mengentaskan masalah pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan warga,” ungkapnya.