BANYUWANGI – Rekam aspirasi Calon Bupati Banyuwangi 2015-2020 yang diselenggarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi Senin lalu (8/9) langsung direspons Bupati Abdullah Azwar Anas. Saat dikonfirmasi, Anas mengakui bahwa rekam aspirasi tersebut terlalu dini diumumkan. Seharusnya, kata dia, rekam aspirasi tersebut diumumkan bulan Februari 2015 mendatang. “Ini terlalu terburu-buru. Saya sebetulnya tidak ingin datang di acara Senin kemarin (8/9). Karena ada desakan dari para kiai, dengan terpaksa saya harus hadir,” ujarnya.
Di sisi lain, Anas mengaku sangat senang dan mengapresiasi adanya rekam aspirasi NU tersebut. Apalagi, dalam acara yang digelar di halaman SMK Ibnu Sina, Dusun Jalen, Desa Setail, Kecamatan Genteng tersebut, seluruh warga NU datang secara sukarela. Yang hadir mulai pengurus ranting, majelis wakil cabang (MWC) tingkat kecamatan, hingga badan otonom (banom) NU. Rekam aspirasi yang dilakukan PCNU tersebut dinilai bentuk ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan dari warga dan pengurus NU di Banyuwangi.
Kekhawatiran mereka kian memuncak ketika beredar kabar Anas digadang menjadi menteri di kabinet presiden terpilih Jokowi. “Saya mengapresiasi warga NU yang menulis saya tidak pindah ke daerah lain. Ada ketakutan jika saya ditarik ke Jakarta. Padahal, takut keduluan apa, saya masih di Banyuwangi,” ujarnya dengan tersenyum. Apresiasi lain yang dilontarkan Anas, yakni rekam aspirasi NU tersebut selalu dibarengi dengan kontrak jamiyah. Menariknya, kontrak jamiyah tersebut tidak murni kepentingan NU, melainkan kepentingan publik.
“Setidaknya ada harapan tertentu, apalagi dibarengi kontrak jamiyah normatif untuk publik, misal menjaga kerukunan antar umat beragama, meminta membangun komunikasi dengan umat lain. Bagusnya di situ, kontrak jamiyah NU ini,” jelasnya. Lebih lanjut, Anas mengaku kontrak jamiyah NU pada saat dirinya terpilih 2010 silam mengamanatkan agar kemaksiatan dikendalikan dengan cara-cara santun dan mendirikan universitas negeri di Banyuwangi. “Kontrak jamiyah ini bagian dari merepresentasikan warga NU yang jumlahnya 85 persen di Banyuwangi. Sehingga, apa yang saya kerjakan ada legitimasi publik, tidak kemudian ujug-ujug (secara tiba-tiba). Jadi, saya tidak pernah membuat program yang ujug-ujug,” tandasnya. (radar)
