BANYUWANGI – Keberhasilan Pemkab Banyuwangi menerapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbasis akrual lebih cepat menarik pemerintah daerah lain untuk belajar ke Bumi Blambangan. Salah satunya adalah rombongan peserta Diklatpim Tingkat IV Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Rombongan asal Bangka Tengah yang berjumlah 40 orang sebenarnya bukan yang pertama datang ke Bumi Blambangan. Sebelumnya, tepatnya 20 Mei lalu, Pemkab dan DPRD Bangka Tengah sempat berkunjung untuk belajar bagaimana Banyuwangi mengelola pariwisata dan menggelar serangkaian even yang membuat Banyuwangi tersohor di tingkat nasional, bahkan internasional.
Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pemkab Bangka Tengah, Yufendi mengatakan, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini terus menggeliat sejak beberapa tahun terakhir. Hal itu membuat nama Banyuwangi semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Yufendi mengatakan, nama Banyuwangi semakin dikenal luas berkat banyak media yang mengekspose kabupaten paling luas di Jatim ini. “Ramai betul berbagai media nasional menyuarakan nama Banyuwangi. Dan kami lihat, memang tidak salah Banyuwangi kemudian ramai jadi perbincangan, karena berbagai inovasi yang dibuat memang akhirnya menjadikan orang ingin datang ke Banyuwangi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bangka Belitung, Muhairi, juga ikut mendampingi rombongan peserta Diklatpim Bangka Tengah. Selain itu, turut hadir pula Kepala BKD Bangka Tengah, Husaini. Di Banyuwangi, objek yang mereka tuju antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat-Pemerintahan Desa (BPM-PD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), serta Dinas Koperasi dan UMKM.
Di BPM-PD, peserta Diklatpim khusus belajar tentang e-Village Budgeting. Di BPKAD tentang pengelolaan keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi yang sudah berbasis akrual. Di Disbudpar mereka mempelajari bagaimana Banyuwangi membuat inovasi-inovasi terkait pariwisata.
Misalnya dengan mengelola Pulau Merah yang dulu dipandang sebelah mata hingga kini berubah menjadi begitu dikenal. Sasaran lain, di Dinas Koperasi dan UMKM, mereka mencari tahu bagaimana cara Banyuwangi mengelola koperasi, UMKM- nya dan kepegawaiannya.
Rombongan ini diterima oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra, Wiyono di aula Rempeg Jogopati, kantor Pemkab Banyuwangi. Seperti diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2014.
Opini WTP tersebut berhasil diraih Pemkab Banyuwangi selama tiga tahun berturut-turut sejak 2012 lalu. Selain mampu meraih opini WTP, Banyuwangi juga mendapat apresiasi dari BPK karena telah menerapkan laporan akuntansi berbasis akrual.
Banyuwangi sudah menerapkan laporan keuangan berbasis akrual setahun lebih cepat dari deadline. Banyuwangi menjadi kabupaten pertama di Jatim yang menerapkan LKPJ berbasis akrual tersebut. (radar)
