BANYUWANGI – Kemajuan di berbagai bidang yang berhasil diraih Pemkab Banyuwangi dipilih menjadi benchmark (percontohan) daerah lain dan instansi pusat. Sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pemkot Cimahi Jawa Barat kemarin (31/3) datang ke Bumi Blambangan untuk belajar cara mengubah mindset pegawai.
Rombongan pejabat BPK RI dan Pemkot Cimahi itu diterima Bupati Abdullah Azwar Anas di Pendapa Sabha Swagata Blambangan kemarin. Kabag Diklat Kelembagaan Pusdiklat BPK RI, Nurendro Adi Kusumo mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Banyuwangi untuk belajar.
Banyuwangi dipilih lantaran berdasar pengamatan dianggap memiliki prestasi yang sangat mentereng. Tujuan benchmarking ke Banyuwangi adalah mencetak pemimpin yang bisa melakukan perubahan positif di satuan kerja tempatnya bertugas.
“Terutama di bidang perbaikan pelayanan,” ujarnya. Di Banyuwangi, tutur Nurendro, pihaknya mendapat banyak pelajaran berharga. Misalnya peningkatan sektor pariwisata yang di kolaborasi dengan sektor pertanian dan perdagangan.
Sementara itu, Ketua Rombongan Diklatpim Pemkot Cimahi, Iriana Srikandiati menuturkan, pihaknya ingin mencontoh berbagai keberhasilan Banyuwangi. “(Wilayah) Kota Cimahi sangat kecil, hanya tiga kecamatan.
Tetapi walau kami kecil, kami ingin berlari cepat dan kuat seperti Banyuwangi,” cetusnya. Iriana menuturkan, pihaknya ingin mendapat pengetahuan dari Bupati Anas sebagai pemimpin perubahan yang mendorong suksesnya inovasi aparat.
Anas juga dinilai mampu mengarahkan modal sosial masyarakat untuk pembangunan. Bupati Anas mengatakan, ibarat kendaraan, dirinya hanya “sekrup” kendaraan tersebut. “Untuk memajukan daerah birokrasi harus kompak.
Kemajuan tidak bisa dicapai dengan mengandalkan satu orang. Kuncinya birokrasi harus solid,” kata dia. Menurut Anas, salah satu cara untuk menjalin kekompakan birokrasi dilakukan melalui penyelenggaraan Banyuwangi Festival (B-Fest).
B-Fest merupakan ajang konsolidasi daerah. Semua sektor terlibat dalam kegiatan tersebut. “Maka dari itu, konsolidasi lintas sektor harus terjalin dengan baik,” ungkapnya. Anas menambahkan, peran sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, saat mendapat formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS), Pemkab Banyuwangi menerapkan standar tinggi bagi para pelamar CPNS, yakni harus memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,5. “Selain itu, penerapan teknologi informasi (TI) sangat penting untuk mempercepat pelayanan publik,” pungkasnya. (radar)
