GENTENG – Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kurang dari ketentuan berpengaruh terhadap pembangunan di tingkat desa. Bahkan, itu juga bisa mengancam kegiatan operasional pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kini juga harus ekstra hati-hati untuk menyetujui anggaran yang akan digunakan untuk desa.
“Dana ADD itu yang dipakai untuk membangun desa, tapi hanya dicairkan 40 persen,” cetus ketua BPD Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Rudi H. Latif. Menurut Rudi, dana untuk ADD se-kabupaten Banyuwangi itu besarnya mencapai Rp 147 miliar.
Dari anggaran sebesar itu, yang dicairkan pemerintah baru Rp 61 miliar. “Jatah desa kecil pasti semakin keci. Itu kasihan sekali,” katanya sambil menyebut bahwa desanya hanya mendapat Rp 290 juta.
Rudi menyebut, dari dana ADD senilai Rp 290 juta itu, untuk kebutuhan operasional dikantor desa, seperti tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), insentif RT dan RW, kepala desa, posyandu dan kegiatan lain, hanya tersisa Rp 28 juta.
“Sisanya itu untuk kegiatan dan akomodasi sangat kurang,” keluhnya. Selama ini, jelas dia, desa mendapat beban lebih. Tapi, perhatian dan dukungan pemerintah pada desa kurang. Buktinya, dana ADD yang hanya dicairkan 40 persen.
“Tanggungan desa itu sudah banyak, termasuk warga miskin yang sakit dan tidak masuk ke BPJS, itu larinya juga ke desa,” ungkapnya. Saat ini, lanjut dia, seluruh BPD di Kabupaten Banyuwangi pusing menyikapi masalah dana ADD ini. Tapi, banyak yang tidak mengerti harus bersikap bagaimana.
Salah satu langkah yang dilakukan dalam waktu dekat, konsultasi dan mengirim surat kepada DPRD Banyuwangi untuk hearing. “Kita besok kirim surat ke DPRD, atas nama BPD,” cetusnya. Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab), Agus Tarmidzi, mengatakan saat pembahasan di Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa (BPM dan PD), cairnya dana ADD yang hanya 4D persen, itu karena kabupaten dalam kondisi transisi. Meski demikian, Askab berharap bisa ditutupi dengan pemenuhan dana dari PAK.
Selain itu, pada 2016 nanti, Askab meminta kabupaten bisa memenuhi minimal 10 persen dari jumlah dana perimbangan dikurangi DAK. “Akan kita sampaikan agar mendapat dari PAK.” tegasnya. Kepala BPM dan PD Kabupaten Banyuwangi, Suyantu Waspo Tondo Wicaksono, saat dikonfimasi mengatakan kekurangan 60 persen dari dana ADD itu karena keterbatatasan dari kemampuan kas daerah.
Langkah yang telah dilakukan, jelas dia, mengusulkan pemenuhan kekurangan angka tersebut dari berbagai sumber yang bisa dipakai. “BPM telah mengusulkan PAK,” Cetusnya. (radar)
