BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi menggelar Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Situbondo. Forum ini untuk meningkatkan cakupan dan keaktifan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada Kegiatan ini dibahas selarasnya pelaksanaan program JKN dan program prioritas Pemda Situbondo, Berobat Tanpa Batas (BERANTAS).
Forum ini digelar di ruang Baluran, Kantor Pemkab Situbondo, Kamis, 8 Mei 2025. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Situbondo, Wawan Setiawan, dan dihadiri Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Situbondo.
Baca Juga
Wawan berharap forum itu menghasilkan solusi atas kendala yang timbul di masyarakat. Khususnya pada lingkup kesehatan, baik dari segi pelayanan, kepesertaan, dan administrasi JKN, serta mengenalkan Rumah Berantas.
Dijelaskannya, Per 1 April 2025 cakupan kepesertaan JKN aktif di Situbondo sebesar 96,27% dengan total 665.836 penduduk aktif. Capaian ini wujud nyata komitmen Pemkab Situbondo memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
“Mungkin masih terdapat kendala-kendala di masyarakat, namun sebagai upaya mengurangi kendala, kami juga menghadirkan Rumah Berantas yang berlokasi di Kantor Dinas Kesehatan Situbondo,” katanya.
Petugas yang ditempatkan di Rumah Berantas, menurutnya siaga penuh selama 24 jam untuk menerima laporan dan keluhan masyarakat, sekaligus juga mengaktifkan layanan ambulans secara gratis.
Forum ini juga membahas upaya peningkatan kolektibilitas iuran. Baik dari segmen Iuran Wajib Pemda maupun Bantuan Iuran PBPU. Wawan juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan bagi peserta dengan bersama-sama menjaga mutu pelayanan kesehatan. Perbaikan mutu layanan kesehatan menjadi tujuan bersama Pemkab Situbondo dan BPJS Kesehatan.
“Rumah Berantas dihadirkan sebagai fasilitas untuk mendukung untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) sekaligus merespons keluhan masyarakat secara cepat, mari kita upayakan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Situbondo, Sandy Hendrayono, menyatakan, terdapat tantangan dalam hal keaktifan peserta yaitu pertumbuhan penduduk serta penurunan peserta aktif dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Oleh karena itu, kata Dia, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut dengan dukungan anggaran serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
Forum komunikasi ini, diharapkan menjadi salah satu sarana bersama dalam upaya mendorong peningkatan keaktifan peserta di Situbondo. Terkait warga yang termasuk dalam kategori PBI, menurutnya, Pemerintah Daerah bisa mencoba opsi mengusulkan data mereka menjadi peserta PBI JK kepada Kemensos.
“Tentunya melalui proses validasi NIK yang akurat,” katanya.
Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Titus Sri Hardianto mengapresiasi capaian kepesertaan di Kabupaten Situbondo yang sudah memenuhi target UHC. Titus menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan Program JKN.
BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi juga telah berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dalam upaya peningkatan keaktifan kepesertaan. Salah satunya bersama Polresta Banyuwangi yang mengimplementasikan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, dan juga bekerja sama dengan pemerintah desa guna mendukung program Agen Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi (PESIAR).
Uji coba pemberlakuan kepesertaan JKN sebagai salah satu syarat pembuatan SIM ini telah dilaksanakan pada 1 Agustus 2024. Tim dari BPJS Kesehatan telah mengedukasi petugas SATPAS untuk memastikan memiliki pemahaman yang baik terkait program JKN khususnya pendaftaran kepesertaan.
“Selain itu, kami sudah bekerja sama dengan 94 desa dengan program PESIAR sebagai upaya memperluas cakupan dan meningkatkan keaktifan kepesertaan JKN,” ujarnya.
