Radarbanyuwangi.id – Kesemalatan penumpang dalam bagian arus mudik lebaran 2024 menjadi perhatian serius dari Komisi D DPRD Jawa Timur. Sebagai wujud konkret, wakil rakyat ini pun meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk tidak ragu dalam mengambil langkah tegas di lapangan.
Langkah tegas yang dimaksudkan adalah berani mengambil sanksi terhadap siapa pun yang diketahui melanggar aturan. Salah satunya memberikan sanksi bagi kru dan perusahaan yang ketahuan membahayakan keselamatan pengguna jasa transportasi bus.
Komisi D DPRD Jatim mendesak Dinas Perhubungan (Dishub), untuk mengambil langkah tegas terhadap bus yang nekat melakukan manuver berbahaya saat perayaan mudik Lebaran.
Sebab dikhawatirkan kecelakaan yang melibatkan bus ugal-ugalan telah kekhawatiran utama khususnya menjelang musim mudik. Tindakan itu bisa mengancam keselamatan ribuan pemudik yang pulang ke kampung halaman.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, dr Agung Mulyono menekankan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap bus yang melanggar aturan lalu lintas.
“Jika ada sopir yang membahayakan keselamatan penumpang, foto plat nomornya dan kirim ke Call Center Dishub. Dishub akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian,” tegas Agung, .
Agung mengingatkan bila belakangan ini, video rekaman kecelakaan fatal yang disebabkan oleh bus ugal-ugalan sering kali menjadi viral di media sosial. Ini tentu saja bisa memicu kekhawatiran akan keamanan perjalanan mudik.
Baca Juga: Tepat Hari Ini, 5 April 1981 Serial Boneka Si Unyil Mengudara Kali Pertama Lewat Siaran TVRI
Oleh karenanya, Komisi yang bermitra dengan Dishub Jatim ini menyoroti urgensi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum demi mencegah terulangnya insiden serupa.
Politisi Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa minggu depan, Komisi D akan melakukan sidak di stasiun, bandara, dan terminal.
Sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan mudik lebaran. “Target kami adalah zero accident dan memastikan masyarakat mudik dengan aman dan nyaman,” jelas Agung.
Sementara terkait dengan angkutan kendaraan berat, Agung mengatakan bahwa ada aturan khusus selama libur lebaran. Aturan itu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri dan Polri.
“Sesuai SKB, H – 5 dan + 5 Lebaran, ada aturan-aturan khusus mengenai kendaraan mana yang boleh lewat dan tidak. Kami minta Dishub dan Bina Marga untuk mengawal aturan ini dengan tertib,” tandasnya.
Diharapkan Agung, langkah-langkah preventif yang diambil oleh Dishub bersama dengan dukungan dari kepolisian dapat menciptakan perjalanan mudik yang lebih aman dan nyaman bagi Masyarakat. (*)
