ngopibareng.id
Banyuwangi dipastikan telah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Bahkan Sekolah Rakyat di Banyuwangi dijadwalkan akan dimulai Senin, 14 Juli 2025. Kepastian ini tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
MoU telah ditandatangani di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, pada Kamis 10 Juli 2025 kemarin. Kesepakatan itu berisi kerjasama teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Gus Ipul, panggilan Menteri Sosial, mengatakan, Banyuwangi salah satu daerah yang menggelar Sekolah Rakyat tahap awal. Karena Banyuwangi telah memenuhi seluruh kelayakan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan siswa, maupun tenaga pendidik.
“Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan,” jelasnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menjelaskan, ada dua jenis Sekolah Rakyat yang didirikan Kemensos. Yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen.
Sekolah Rakyat rintisan merupakan sekolah yang menggunakan aset yang dinyatakan layak oleh Kementerian PU. Seperti menggunakan gedung Kemensos, atau menggunakan gedung kementerian/lembaga lain yang dinyatakan layak.
“Termasuk gedung-gedung atas usulan dari pemerintah daerah, universitas, atau lainnya yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU,” terangnya.
Selain di Banyuwangi, Sekolah Rakyat rintisan akan dimulai di 63 daerah lainnya secara serentak pada 14 Juli 2025. Sementara 37 daerah lainnya menyusul pada akhir Juli karena menunggu penyelesaian sarana dan prasarana. Total dari Sekolah Rakyat rintisan diikuti 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik.
“Alat belajar sudah kita coba simulasi. Secepatnya kita didistribusikan ke masing-masing titik (Sekolah Rakyat),” katanya.
Untuk Sekolah Rakyat permanen, Kemensos bersama Kementerian PU akan membangun sekitar 100 sekolah rakyat permanen. Rencananya akan dimulai pada September 2025. Gedung tersebut nantinya berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Baca Juga
Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Bahkan tertuang dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat adalah strategi besar Bapak Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan menyiapkan generasi emas tahun 2045,” ujar Gus Ipul.
Bupati Ipuk mengatakan, Sekolah Rakyat Banyuwangi dilaksanakan di gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin. Gedung tersebut telah direnovasi untuk difungsikan sebagai sekolah dan asrama.
“Kami pilih Balai Diklat karena struktur dan fasilitasnya sudah mendekati sekolah berasrama. Kini telah direnovasi oleh Kemen PU,” ujar Ipuk.
Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi juga telah menyiapkan guru dan tenaga kependidikan dari ASN dan PPPK yang kompeten.
“Namanya sudah kami kirim ke pusat, sesuai permintaan Kemensos,” ujarnya.
