sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh kembali menjadi perhatian publik.
Dengan total beban mencapai Rp116 triliun, pemerintah tengah menggodok skema terbaik agar kewajiban finansial proyek strategis tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara penuh.
Menkeu Purbaya: Belum Ada Pembahasan Lanjutan dengan Istana
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dirinya belum menerima panggilan resmi dari Istana Negara untuk membahas kelanjutan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh.
Ia mengungkapkan bahwa pembahasan terakhir masih menggunakan skema pembagian beban 50:50.
Artinya, tanggung jawab utang tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBN.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan skema yang proporsional agar risiko fiskal tetap terkendali.
Istana Sebut Sumber Pembayaran dari APBN
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa sumber pembayaran utang pembangunan Whoosh berasal dari APBN.
Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih dalam tahap finalisasi.
Proses negosiasi teknis dipimpin oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.
Pemerintah masih mematangkan mekanisme pembayaran agar tidak menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang.
Arahan Presiden: Cari Skema Terbaik
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan utang proyek Whoosh.
Arahan tersebut mencakup penelaahan detail angka kewajiban serta berbagai skenario penyelesaian yang paling optimal bagi negara.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat proyek KCIC merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang memiliki dampak luas terhadap konektivitas dan investasi.
AHY: Restrukturisasi Butuh Waktu
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai restrukturisasi keuangan proyek Whoosh masih membutuhkan proses dan waktu.
Page 2
Pemerintah bahkan tengah mengkaji pembentukan komite nasional kereta cepat guna memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Tujuannya adalah memastikan tata kelola proyek berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Dampak Fiskal dan Kekhawatiran Publik
Dengan angka utang mencapai Rp116 triliun, wajar apabila publik menaruh perhatian besar terhadap sumber pendanaan pelunasannya.
Jika seluruh beban ditanggung APBN, maka ruang fiskal pemerintah berpotensi tertekan.
Skema 50:50 yang sebelumnya dibahas dinilai dapat menjadi jalan tengah untuk membagi risiko keuangan.
Namun hingga kini, belum ada keputusan final yang diumumkan secara resmi.
Di Tengah Polemik, Pemerintah Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,6 Persen
Menariknya, di tengah pembahasan utang Whoosh, Menteri Keuangan tetap optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen pada kuartal I-2026, didorong oleh stimulus diskon transportasi saat periode Hari Besar Nasional (HBN) Idul Fitri 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merinci bahwa total anggaran insentif transportasi mencapai Rp911,16 miliar yang bersumber dari APBN dan non-APBN.
Rincian Diskon Transportasi Idul Fitri 2026
Beberapa kebijakan yang disiapkan pemerintah antara lain:
- Kereta api: Diskon 30% dari harga tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk periode 14–29 Maret 2026, menargetkan 1,2 juta penumpang.
- Angkutan laut: Diskon 30% tarif dasar tiket oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Pelni) untuk periode 11 Maret–5 April 2026, dengan target 445 ribu penumpang.
- Angkutan penyeberangan: Diskon 100% komponen jasa kepelabuhanan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada 12–31 Maret 2026, menargetkan 945 ribu kendaraan dan 2,4 juta penumpang.
- Angkutan udara: Diskon 17–18% tiket kelas ekonomi domestik untuk periode 14–29 Maret 2026 dengan target 3,3 juta penumpang.
Stimulus ini sebelumnya terbukti efektif.
Pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pertumbuhan ekonomi kuartal IV tercatat mencapai 5,39 persen berkat meningkatnya mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata.
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh kembali menjadi perhatian publik.
Dengan total beban mencapai Rp116 triliun, pemerintah tengah menggodok skema terbaik agar kewajiban finansial proyek strategis tersebut tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara penuh.
Menkeu Purbaya: Belum Ada Pembahasan Lanjutan dengan Istana
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dirinya belum menerima panggilan resmi dari Istana Negara untuk membahas kelanjutan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh.
Ia mengungkapkan bahwa pembahasan terakhir masih menggunakan skema pembagian beban 50:50.
Artinya, tanggung jawab utang tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBN.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan skema yang proporsional agar risiko fiskal tetap terkendali.
Istana Sebut Sumber Pembayaran dari APBN
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa sumber pembayaran utang pembangunan Whoosh berasal dari APBN.
Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih dalam tahap finalisasi.
Proses negosiasi teknis dipimpin oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.
Pemerintah masih mematangkan mekanisme pembayaran agar tidak menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang.
Arahan Presiden: Cari Skema Terbaik
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran menterinya untuk mencari skema terbaik dalam menyelesaikan utang proyek Whoosh.
Arahan tersebut mencakup penelaahan detail angka kewajiban serta berbagai skenario penyelesaian yang paling optimal bagi negara.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan, mengingat proyek KCIC merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang memiliki dampak luas terhadap konektivitas dan investasi.
AHY: Restrukturisasi Butuh Waktu
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai restrukturisasi keuangan proyek Whoosh masih membutuhkan proses dan waktu.
