TIMES BANYUWANGI, BANTUL – Anggota DPRD Bantul mengomentari meningkatnya prevalensi balita stunting di wilayah setempat.
Sekretaris Komisi D DPRD Bantul, Herry Fahamsyah, menyampaikan keprihatinannya atas kenaikan angka stunting yang tercatat dalam lima tahun terakhir, khususnya pada 2024 yang menunjukkan tren peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bantul, pada 2024 tercatat sebanyak 3.417 balita mengalami stunting dari total 43.613 balita yang diukur, dengan prevalensi sebesar 7,01 persen.
Angka ini naik dibandingkan 2023 yang sebesar 6,45 persen. Padahal, pada 2022, prevalensi stunting sempat mencapai titik terendah sebesar 6,42 persen.
“Dalam pembahasan LKPJ 2024 bersama Dinas Kesehatan dan DP3AP3KB, kami di Komisi D mencatat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian serius Pemkab Bantul. Salah satunya adalah meningkatnya jumlah balita stunting, padahal koordinasi antar OPD sudah dilakukan,” ujar Herry, Selasa (15/4/2025).
Selain masalah stunting, Herry juga menyoroti rendahnya rata-rata jumlah anak dalam setiap keluarga di Bumi Projotamansari.
Berdasarkan hasil penghitungan dari jumlah anak dan jumlah kepala keluarga (KK), rata-rata jumlah anak per keluarga di Bantul hanya mencapai 0,8 anak. Padahal, idealnya angka tersebut berada pada kisaran 2,4 anak per keluarga.
“Jadi kalau dirata-rata, satu keluarga itu anaknya cuma 0,8. Artinya dari jumlah anak se Kabupaten Bantul dibagi jumlah KK se-Bantul, hasilnya hanya 0,8. Ini juga menjadi catatan penting karena dapat berpengaruh pada dinamika kependudukan dan pembangunan daerah,” jelas Politikus PAN itu.
Terkait upaya penanganan, ia menekankan pentingnya pemetaan wilayah-wilayah dengan angka stunting tinggi serta keterkaitannya dengan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, pendekatan berbasis data diperlukan agar program penanganan bisa lebih tepat sasaran.
“Perlu ada pemetaan wilayah stunting, apakah ada kaitan dengan kemiskinan ekstrem. Selanjutnya dilakukan upaya pencegahan dan penanganan yang menyasar langsung keluarga miskin, terutama ibu hamil, bayi, dan balita. Ini penting agar anggaran tidak salah sasaran,” tegasnya.
Herry berharap berbagai catatan dan evaluasi yang disampaikan Komisi D DPRD Bantul dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan program Pemkab Bantul ke depan, khususnya dalam menurunkan angka stunting secara merata dan berkelanjutan. (*)
| Pewarta | : Edy Setyawan |
| Editor | : Ronny Wicaksono |
