sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran mulai menimbulkan kekhawatiran serius di dalam negeri.
Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin memanas dinilai berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan jemaah haji Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta pemerintah tidak meremehkan situasi geopolitik tersebut.
Ia mendesak pemerintah segera mempertimbangkan opsi penghentian sementara keberangkatan jemaah haji 2026 demi keselamatan warga negara.
Menurut Marwan, kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah saat ini sudah berada pada level yang mengkhawatirkan dan tidak bisa dianggap sebagai situasi normal.
“Pemerintah harus membuat maklumat baru selain maklumat yang kemarin yang mengimbau tidak berangkat, nyatanya berangkat. Kalau sudah berangkat, langkah-langkahnya apa,” ujar Marwan kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai pemerintah harus segera memberikan kepastian dan tidak setengah hati dalam mengambil keputusan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Serangan Rudal di Bandara Dubai Picu Kekhawatiran
Marwan menyoroti laporan mengenai serangan rudal yang menghantam terminal utama Bandara Internasional Dubai.
Insiden tersebut dinilai menjadi sinyal bahaya bahwa jalur transportasi udara internasional di kawasan Timur Tengah tidak lagi sepenuhnya aman.
Menurut dia, kejadian tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata sudah mulai berdampak langsung pada fasilitas sipil yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas global.
“Ini bukti nyata bahwa jalur penerbangan internasional sudah masuk zona bahaya,” tegasnya.
Bandara Dubai sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu hub penerbangan internasional terbesar di dunia yang juga sering menjadi titik transit penerbangan dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Jika konflik terus meluas, risiko terhadap penerbangan komersial yang melintasi kawasan tersebut diperkirakan akan meningkat.
Page 2
Karena itu, jika terjadi perubahan skenario perjalanan, pemerintah harus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi serta penyedia layanan haji.
“Pemerintah kita akan dorong untuk berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk yang tadi, kalau loss layanan yang sudah dibayar itu ada penerbangan, ada hotel, ada konsumsi, kemudian ada Masyair yang di Armuzna,” jelasnya.
Istilah Armuzna merujuk pada kawasan utama pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Risiko Kerugian Keuangan Haji
Selain persoalan keamanan dan teknis perjalanan, Marwan juga mengingatkan adanya potensi tekanan besar terhadap keuangan penyelenggaraan haji jika terjadi perubahan skenario.
Menurutnya, sebagian besar layanan haji telah dibayar jauh sebelum keberangkatan.
Jika perjalanan harus diubah atau bahkan ditunda, potensi kerugian finansial tidak bisa dihindari.
“Karena itu akan berat sekali dari sisi keuangan haji tahun depan berangkat, tentu jemaah yang sekarang berangkat sementara uangnya sudah habis,” katanya.
Situasi ini membuat pemerintah harus mampu meyakinkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Arab Saudi dan penyedia layanan, agar perubahan skenario tidak menimbulkan kerugian besar.
Pemerintah Diminta Ambil Keputusan Cepat
Marwan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menunda pengambilan keputusan terlalu lama.
Ketidakpastian justru dapat menimbulkan kebingungan di kalangan jemaah yang sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Tanah Suci.
Menurut dia, transparansi informasi dan komunikasi yang jelas kepada publik sangat penting agar masyarakat memahami situasi sebenarnya.
Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi keamanan global dan dampaknya terhadap penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
“Pemerintah harus berhasil meyakinkan berbagai pihak,” pungkasnya. (*)
Page 3
DPR Minta Pemerintah Belajar dari Pandemi COVID-19
Dalam pandangannya, pemerintah bisa belajar dari pengalaman saat pandemi COVID-19, ketika keselamatan masyarakat dijadikan pertimbangan utama untuk menunda keberangkatan jemaah haji.
Kala itu, pemerintah mengambil langkah drastis dengan menghentikan sementara keberangkatan jemaah ke Arab Saudi demi melindungi kesehatan dan keselamatan warga.
Menurut Marwan, situasi keamanan global saat ini memiliki tingkat risiko yang juga tidak kalah serius.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah pernah melakukan itu saat pandemi COVID-19,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai opsi penundaan keberangkatan haji perlu dibuka secara serius jika kondisi keamanan di Timur Tengah terus memburuk.
Opsi Jalur Penerbangan Alternatif Lewat Afrika
Meski demikian, Marwan menyebut bahwa jika pemerintah tetap memutuskan memberangkatkan jemaah haji tahun ini, maka skenario alternatif harus segera disiapkan.
Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengubah rute penerbangan agar tidak melintasi wilayah konflik.
Ia mengusulkan jalur penerbangan alternatif melalui kawasan Afrika untuk menghindari wilayah udara yang berpotensi berbahaya akibat konflik militer.
Namun, ia juga mengakui bahwa mengubah rute penerbangan bukan perkara sederhana.
Selain memerlukan koordinasi dengan otoritas penerbangan internasional, perubahan tersebut juga harus disinkronkan dengan berbagai aspek teknis penyelenggaraan ibadah haji.
Koordinasi dengan Arab Saudi Tidak Mudah
Marwan menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak dan sistem yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya.
Mulai dari jadwal penerbangan, pemesanan hotel, katering, hingga layanan transportasi selama pelaksanaan ibadah di Arab Saudi telah disiapkan secara detail.
