sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang melibatkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Lembaga antirasuah itu mengindikasikan adanya praktik penjualan kembali tanah milik negara kepada negara sendiri, yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa lahan yang seharusnya menjadi aset negara justru dijual kembali dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai pasar.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Dalami Pengadaan Lahan dan Potensi Kerugian Negara
“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Asep menambahkan bahwa seharusnya negara tidak perlu membayar untuk lahan yang digunakan dalam proyek pemerintah, karena status tanah tersebut sudah merupakan aset negara.
Dalam beberapa kasus, jika lahan berada di kawasan hutan, maka dapat dilakukan konversi dengan lahan lain tanpa perlu pembayaran tambahan.
Baca Juga: Mulai 9 November, Tiket Kereta Api Natal dan Tahun Baru 2025/2026 Sudah Bisa Dipesan
KPK saat ini sedang menelusuri pengadaan lahan yang dinilai tidak wajar.
Menurut Asep, lembaganya hanya akan memproses hukum jika ditemukan indikasi pembayaran yang melanggar prinsip kewajaran atau adanya unsur mark up.
“Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan. Namun bila tidak wajar, apalagi tanahnya milik negara, kami akan kembalikan uangnya kepada negara,” tegasnya.
Baca Juga: Layanan Kereta Api Rajabasa Jadi Pilihan Favorit Warga, Penumpang Tembus 557 Ribu di 2025
Isu korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh pertama kali mencuat setelah Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut.
Dalam video yang diunggah di kanal Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, ia menjelaskan bahwa biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan biaya di Tiongkok yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
Page 2
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang melibatkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Lembaga antirasuah itu mengindikasikan adanya praktik penjualan kembali tanah milik negara kepada negara sendiri, yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa lahan yang seharusnya menjadi aset negara justru dijual kembali dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai pasar.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Dalami Pengadaan Lahan dan Potensi Kerugian Negara
“Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Asep menambahkan bahwa seharusnya negara tidak perlu membayar untuk lahan yang digunakan dalam proyek pemerintah, karena status tanah tersebut sudah merupakan aset negara.
Dalam beberapa kasus, jika lahan berada di kawasan hutan, maka dapat dilakukan konversi dengan lahan lain tanpa perlu pembayaran tambahan.
Baca Juga: Mulai 9 November, Tiket Kereta Api Natal dan Tahun Baru 2025/2026 Sudah Bisa Dipesan
KPK saat ini sedang menelusuri pengadaan lahan yang dinilai tidak wajar.
Menurut Asep, lembaganya hanya akan memproses hukum jika ditemukan indikasi pembayaran yang melanggar prinsip kewajaran atau adanya unsur mark up.
“Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan. Namun bila tidak wajar, apalagi tanahnya milik negara, kami akan kembalikan uangnya kepada negara,” tegasnya.
Baca Juga: Layanan Kereta Api Rajabasa Jadi Pilihan Favorit Warga, Penumpang Tembus 557 Ribu di 2025
Isu korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh pertama kali mencuat setelah Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek tersebut.
Dalam video yang diunggah di kanal Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, ia menjelaskan bahwa biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan biaya di Tiongkok yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
