Sugeng bersama warga lain mengaku sebenarnya tidak ingin membuat aksi yang memicu kegaduhan. Namun semua harus mereka lakukan lantaran dirasakan telah terjadi praktik diskriminasi serta indikasi kesewenang-wenangan kepada masyarakat kecil di Desa Bumiharjo.
“Kami berharap pemerintah dan aparat penegak hukum bisa turun ke masyarakat. Akan kami tunjukan siapa-siapa saja warga miskin yang dipaksa membayar biaya pendaftaran program TORA," he said.
Terkait program TORA Reforma Agraria, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia, Office of the Presidential Staff (KSP), Abetnego Panca Putra Tarigan, saat kunjungan kerja ke Banyuwangi, on Monday, 20 June 2022, menegaskan bahwa tidak ada pungutan alias gratis. Dan adapun pendampingan CSO, dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat ketika lahan telah diserah terimakan.
Hal senada juga dilontarkan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta, Suhendro A Basori. According to him, seluruh pengurusan program TORA Reforma Agraria, wajib sesuai aturan dan regulasi. Dan dilakukan satu pintu melalui tim Gusgus Tugas Reforma Agraria atau GTRA.
Khusus program TORA Reforma Agraria di Banyuwangi, jika terdapat pungutan maka masyarakat penting untuk mempertanyakan. Mengingat Tim GTRA Banyuwangi, tidak pernah mengeluarkan arahan atau pun intruksi kepada siapa pun untuk melakukan pungutan pada masyarakat penerima program TORA Reforma Agraria. (*)
| herald | : Ahmad Sahroni (MG-431) |
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
