A LOT 51 village head (village head) officially sworn in Monday (11/12). Agar tidak terjerat hukum penggunaan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD), mereka diimbau untuk lebih berhati-hati.
Warning itu datang dari Ketua Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli Saber) Banyuwangi Kompol Dony Setyawan Handakha. “Harapan kami kepada para Kades yang baru dilantik untuk tidak melakukan praktik pungutan liar dan lebih transparan dalam mengelola DD dan ADD,” pinta Dony Setyawan yang juga Wakapolres Banyuwangi tersebut.
Pihaknya meminta para Kades agar menjalankan program pembangunan di desa dengan baik. Terutama pelayanan pengurusan administrasi seperti kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
“Yang jelas terkait hal tersebut, kepala desa harus melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan standard operating procedure (SOP) that happened,” kata Dony.
Especially, he continued, saat ini hampir setiap desa di Banyuwangi melaksanakan Smart Kampung. That is, memberikan pelayanan publik berbasis online. Therefore, pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa terus dimaksimalkan dan terbebas dari pungutan liar.
