Detik.com
Jakarta –
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan apresiasi terhadap 10 kabupaten/kota dengan Mal Pelayanan Publik berkinerja prima dari 163 MPP di seluruh Tanah Air. MPP adalah model pelayanan publik terpadu yang berada pada satu tempat.
Adapun kesepuluh daerah dengan MPP terbaik adalah Kota Surabaya, Kabupaten Badung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Bandung. Selain itu ada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Pekanbaru, Kabupaten Magetan, serta Provinsi DKI Jakarta.
“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPP di tahun 2023 ini, sebanyak 10 MPP berhasil mendapatkan kategori prima,” ungkap Menteri Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dia sampaikan dalam acara Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik, Peluncuran JIPPNas, dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Jakarta.
Anas mengatakan MPP dengan kinerja prima diukur dengan mempertimbangkan beberapa indikator. Di antaranya dampak keberadaan MPP terhadap peningkatan investasi, kualitas penyelenggaraan MPP, kepuasan masyarakat, dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas MPP.
Lebih lanjut, Anas menyinggung arahan Presiden Joko Widodo yang mendorong penyelenggaraan birokrasi berdampak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pihaknya juga mengadakan monev untuk mengukur kinerja MPP.
“Monev penyelenggaraan MPP ini ditujukan untuk mengukur kinerja MPP guna melihat dampak terhadap peningkatan investasi dan kepuasan masyarakat, serta mengukur sisi kualitas penyelenggaraan MPP,” katanya.
Adapun penyelenggaraan monev MPP ini mengacu pada Pedoman Menteri PANRB No. 5/2022 tentang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan MPP. Penilaian yang dilakukan mencakup 4 variabel, yakni penerima layanan, proses internal, learning and growth, serta keuangan. Berdasarkan hasil monev, maka didapat data dan informasi kondisi pelaksanaan MPP, termasuk hambatan; dampak kehadiran MPP dalam mendukung investasi; serta kepuasan masyarakat terhadap kehadiran MPP dan kelengkapan layanan.
Diketahui sebanyak 103 MPP terpilih sebagai lokus monev MPP. Mereka adalah MPP yang telah hadir sejak 2017 hingga akhir 2022. Sehingga MPP yang keberadaannya baru diresmikan di tahun 2023 tidak menjadi lokus penilaian.
“Selamat kepada 10 MPP yang berhasil meraih penghargaan penyelenggaraan MPP terbaik dengan kategori pelayanan prima. Semoga capaian ini dapat dicontoh oleh MPP lainnya,” pungkasnya.
Simak juga ‘Saat MenPAN-RB Sebut MPP Digital Bisa Urus Pelayanan Publik Pakai HP’:
(akn/ega)
