BANYUWANGI – Musim kemarau masih melanda sebagian wilayah di Banyuwangi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi, Kusyadi, menyatakan kekeringan ini diperkirakan akan berakhir pada 10 November 2014. “Memang beberapa kali sudah mulai turun hujan, tapi secara visual hujan belum turun secara masif, sehingga kami masih menetapkan wilayah Banyuwangi dalam siaga kekeringan,” ujar Kusyadi di kantornya Senin (20/10).
Jika sebelum 10 November 2014 itu ternyata hujan secara masif sudah turun, terang dia, maka status siaga kekeringan di Wilayah Kabupaten Banyuwangi akan dicabut. “Sekarang masih status siaga kekeringan,” katanya. Sementara itu 48 desa dari 11 kecamatan yang diberi status siaga kekeringan oleh BPBD, kini berkurang jumlahnya menjadi 29 desa dan 9 kecamatan. Berkurangnya jumlah daerah rawan kekeringan itu, karena sudah diintervensi oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (PU BMCKTR) dan Dinas PU Pengairan Banyuwangi, dengan memperbaiki sarana dan prasarana di beberapa daerah kekeringan tersebut.
“Daerah kekeringan terus berkurang,” terang Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyuwangi, Eka Muharam. Eka Maharani mengakui dua instansi pemerintah itu banyak membantu tugas BPBD. “Dari 11 kecamatan hasil evaluasi tahun 2013 yang mengalami kekeringan, setelah kami lakukan survei lapangan melihat sumber air dan ketersediaan sumber air, ternyata sebagian besar desa mendapatkan intervensi dari Dinas PU untuk mendapatkan sarana air bersih,” papar Eka.
Walaupun demikian, BPPD tidak berhenti untuk melakukan draping air bersih ke 29 desa yang mengalami kekeringan. Arti kekeringan di sini, jelas dia, bukan berarti tidak ada mmberañ’ sama swili, namun ada sumber air tempi tidak layak untuk di konsumsi. Pengiriman airbersih itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar untuk konsumsi. BPBD berkoordinasi dengan PDAM dan perusahaan air minum swasta untuk menyumbangkan air bersih di beberapa lokasi kekeringan.
Selain droping air bersih, upaya BPBD untuk mengatasi kekeringan di suatu daerah adalah membangun sumur bor, itu seperti di Kecamatan Bangorejo dan Wongsorejo. “Pembangunan sumur bor di Wongsorejo sudah rampung, tinggal yang di Bangorejo,” ujarnya. Saat ini lanjut dia, kesulitan dalam menangani kekeringan berada di dua kecamatan yakni Kecamatan Bangotejo dan Tegaldlimo.
Penyebabnya adalah kondisi geologis di daerah Bangorejo sulit untuk mendapatkan air bawah tanah. BPBD harus menggali minimal 100 meter untuk mendapatkan air tanah, dan ini membutuhkan waktu lama. Sedangkan di Kecamatan Tegaldlimo, masih kata dia, kondisi air yang terkonfirmasi dengan air laut menyebabkan air menjadi payau dan tidak layak untuk dikonsumsi. “Kalau di Tegaldlimo, bisa menggali 20 meter untuk mendapatkan air tanah, tapi rasanya bukan tawar tapi payau,” katanya. (radar)
