TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di selat Bali pada Rabu malam, 2 Juli 2025 lalu masih menyisakan duka mendalam. Khususnya bagi masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, mengingat penumpang yang menjadi korban mayoritas adalah warga Bumi Blambangan.
Sebagai bentuk empati, sejumlah tokoh dan aktivis mengimbau keluarga korban untuk mengadu ke wakil rakyat yang duduk di DPRD Banyuwangi. Seperti yang dilontarkan pentolan Sekretariat Bersama (Sekber) LSM Macan Putih, Ir As’ad M Nagib. Menurutnya, jika ada korban yang belum mendapat hak alangkah lebih baik jika mengadu kepada anggota dewan.
“Agar aspirasi atau keluhan bisa dijembatani, agar hak-hak bisa diperjuangkan,” katanya, Jumat (18/7/2025).
Termasuk bagi para korban yang tidak terdaftar dalam data manifest, lanjut Asad, disarankan untuk diadukan kepada anggota dewan. Tujuannya agar bisa menjadi bahan atensi dan laporan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan.
Dengan harapan, kedepan tidak ada lagi kasus penumpang kapal yang tidak tercatat dalam data manifest pada aktivitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi.
“Karena kami mendapat kabar bahwa masih banyak korban yang belum mendapat perhatian sebagaimana layaknya. Baik korban yang tercatat dalam data manifest penumpang atau yang tidak. Keluarga korban kebingungan karena belum mendapat kejelasan dan informasi yang pasti,” bebernya.
Dengan banyaknya masyarakat Banyuwangi yang menjadi korban, As’ad juga meminta agar DPRD Banyuwangi, bertindak. Sebagai bentuk hadirnya pemerintah sekaligus wujud komitmen pengabdian selaku wakil rakyat.
“Sudah seharusnya dan secepatnya DPRD Banyuwangi memanggil semua pihak yang ikut bertanggung jawab atas tragedi maut tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, yang telah menyebabkan Banyuwangi berduka dan menyebabkan kesedihan Ibu Bupati yang begitu dalam,” ujar As’ad.
Demi memastikan hak para korban terpenuhi, dia meminta DPRD Banyuwangi, untuk membentuk tim khusus. Kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, diharapkan turut mengintruksikan kepada dinas terkait untuk membantu memberikan kemudahan pelayanan kepada semua keluarga korban.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, SH MH, dengan tegas menyatakan siap memperjuangkan hak-hak warga Banyuwangi, yang menjadi korban tragedi KMP Tunu Pratama Jaya.
“Kami siap membantu memperjuangkan hak-hak para korban,” tegasnya.
Untuk itu, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi ini meminta pada keluarga korban untuk tidak segan mengadu. Baik secara langsung atau pun dengan difasilitasi masing-masing kepala desa.
“Kami disini adalah wakil rakyat, artinya bos kami adalah rakyat,” cetusnya.
Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi NasDem DPRD Banyuwangi, Zamroni SH. Sebagai bukti komitmen pengabdian, dia mengaku akan memperjuangkan hak-hak para korban.
“Jika ada hak yang belum diterima, atau mengalami kesulitan, silahkan mengadu ke kami,” katanya.
Disisi lain, agar tragedi serupa tidak terulang, Zamroni mendesak agar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan, melalui Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang dan instansi terkait, memperketat pengawasan terhadap kelayakan kapal.
“Dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, banyak warga Banyuwangi yang menjadi korban. Kami tidak ingin insiden itu terulang kembali dimasa depan,” papar Zamroni.
“Tak hanya itu, masyarakat Banyuwangi juga banyak yang bekerja di kapal dan pelabuhan ASDP Ketapang, mereka harus kami jaga,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di selat Bali, pada Rabu malam, 2 Juli 2025. Sesuai data manifest, kapal milik PT Raputra Jaya tersebut mengangkut 65 orang, terdiri 53 orang penumpang dan 12 orang Anak Buah Kapal (ABK). Sementara jumlah kendaraan yang diangkut sebanyak 22 unit. Hingga pencarian H+14, Sar gabungan mencatat total 49 korban yang ditemukan. Sebanyak 30 korban selamat dan 19 meninggal dunia.
Pasca tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, sebanyak 15 kapal eks Landing Craft Tank (LCT) di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, dinyatakan tidak layak layar. Keterangan tersebut disampaikan pihak Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, melalui Surat nomor : AL.202/125/KSOP.TG.WI/2025, tertanggal 14 Juli 2025. Yang cukup membuat traumatis, dari 15 kapal, 2 kapal diantaranya adalah kapal milik PT Raputra Jaya, yakni KMP Tunu Pratama Jaya 3888 dan KMP Tunu Pratama Jaya 5888. (*)
| Pewarta | : Anggara Cahya |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
