Komnasham Belajar Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan di Banyuwangi

0
319


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Prestasi Kabupaten Banyuwangi pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), telah mengundang daerah lain untuk berguru ke kabupaten The Sunrise of Java ini. Kali ini, giliran tim komisi nasional hak asasi manusia (Komnasham) yang belajar SAKIP di Banyuwangi.

SAKIP merupakan sebuah sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan yang memiliki empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja ‘output’ program pembangunan, kinerja ‘outcome’ program, dan kinerja sasaran.

“Di Indonesia hanya Banyuwangi yang meraih predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Artinya SAKIP Banyuwangi ini terbaik dan tertinggi. Hal ini yang melandasi kedatangan kami ke Banyuwangi. Kami ingin belajar banyak hal dari Banyuwangi yang memang belum pernah kami lakukan sebelumnya di Komnasham,” ujar Ketua rombongan tim Komnasham Ardhan Irfan.

Loading...

Selama ini, lanjut Ardhan, Komnasham melakukan perencanaan hingga evaluasi masih secara manual, belum memiliki sistem yang terukur dan terintegrasi. Sementara Banyuwangi dinilainya sudah sangat advance, tidak hanya memiliki sistem yang akuntabel, tapi juga memiliki budaya kerja yang patut dijadikan panutan.

“Kami melihat mulai perencanaan hingga evaluasi semuanya sistematis, jelas, dan terukur. Lebih dari itu Budaya kerja Banyuwangi juga sudah melampaui jauh dari lainnya, bekerja bukan lagi karena keharusan tapi karena memang ingin melayani masyarakat,” kata Ardhan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Banyuwangi membeberkan kunci keberhasilan SAKIP Banyuwangi meraih predikat memuaskan. Kuncinya adalah komitmen pimpinan daerah yang sangat tinggi dan konsisten terhadap dokumen perencanaan sampai pertanggungjawaban pembangunan.

“Hal ini juga ditopang oleh kebersamaan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ujar Yayan, sapaan akrabnya.

Menurutnya, tim SAKIP Banyuwangi selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Tim SAKIP tersebut juga selalu berkonsultasi kepada Pemprov dan Kementerian PAN-RB.

“Ada beberapa langkah kerja yang dilaksanakan untuk meningkatan implementasi SAKIP. Diantaranya, komitmen pimpinan daerah dan pimpinan SKPD, penguatan peran Bappeda dalam perencanaan, Inspektorat dalam evaluasi SAKIP, dan Bagian Organisasi dalam pelaporan LAKIP,” ungkap Yayan.

Program SKPD, sambungnya, disederhanakan sesuai kebutuhan SKPD guna mengurangi tumpang tindih kegiatan antar SKPD. Tim juga membangun sistem aplikasi SAKIP mulai perencanaan, pengukuran kinerja secara online, hingga sistem monitoring kinerja pegawai.

“Kinerja SAKIP jelas dan terukur, serta program-programnya diefisienkan sesuai manfaat ke masyarakat. Salah satunya program penguatan administrasi keuangan desa. Pemkab telah merancang manajemen keuangan desa bernama e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System (e-MS), yakni sebuah sistem pengawasan elektronik,” urai Yayan.

Dua sistem tersebut, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dan menghindarkan desa dari masalah hukum. Sistem ini, juga mensinkronkan sumber pendapatan desa dari APBN, APBD kabupaten dan bagi hasil pajak, serta retribusi daerah.

“e-VB merupakan sistem keuangan desa seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), tapi berlaku untuk desa dan terhubung langsung dengan BPM-PD dan Bappeda,” pungkasnya.

Loading...

Rental Mobil Murah di Banyuwangi

Rental Mobil Murah di Banyuwangi

Halo kawan-kawan, Jasa Sewa Mobil atau Rental Mobil Banyuwangi kini sudah semakin pesat perkembangannya lho. Mulai banyak perusahaan/ usaha kecil…
05/29/2018
Banyuwangi