NASKAH.ID – Pemerintahan Banyuwangi terus melaksanakan program renovasi rumah tidak layak huni melalui program kemitraan bersama multipihak.
Lebih dari 1.300 rumah tidak layak huni masyarakat Banyuwangi direnovasi tahun ini atas dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masih banyak lagi.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang terus bersinergi, yang bersama-sama, bergotong royong membantu warga Banyuwangi. Terima kasih kementerian PUPR, DPR RI, dan DPRD Banyuwangi, dan seluruh pihak yang ikut berkontribusi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Rabu (27/9/2023).
Bupati Ipuk menambahkan, dukungan stimulus perbaikan rumah merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Kafilah Banyuwangi Siap Berlaga di MTQ XXX Jatim 2023
“Program ini jangan sekadar menyediakan rumah layak huni. Namun juga harus diperhatikan sirkulasi udara dan air bersihnya. Saya sudah memnita para camat dan kepala desa mengawal ini agar masyarakat tak hanya nyaman namun juga lebih sehat tinggal di rumah barunya,” kata Ipuk.
Ipuk mengatakan, selain berasal dari pemerintah daerah, anggaran renovasi perumahan di Banyuwangi juga berasal dari pemerintah pusat dan bekerja sama dengan banyak pihak lainnya.
Misalnya saja Program Dukungan Pembangunan Perumahan Mandiri (BSPS) Kementerian PUPR.
Tahun ini, Banyuwangi mendapat alokasi BSPS untuk 930 unit rumah yang tersebar di 17 kecamatan.
Baca Juga: Bupati Ipuk Percepat Pembangunan-Pemeliharaan Jalan di Banyuwangi
Selain itu, Ipuk menambahkan, program bedah rumah juga melibatkan peran serta pemerintah desa.
Melalui APBDes, telah dialokasikan anggaran untuk merenovasi 394 rumah tidak layak huni.
Salah satu penerima bantuan ini adalah Wagiyah (56 tahun), asal Desa Jajag, Kecamatan Gambiran.
Wagiyah mengaku terdampak karena rumahnya langsung direnovasi oleh pemerintah kabupaten.
Baca Juga: 1.300 Rumah Tidak Layak Huni di Banyuwangi Direnovasi
