Tayang: Senin, 17 Februari 2025 16:39 WIB
lihat foto 
Tribun Jatim Network/Aflahul Abidin
DEMO EFISIENSI ANGGARAN – Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi menggelar demo di depan kantor DPRD setempat, Senin (17/2/2025). Mereka meminta pemerintah tidak memangkas anggaran sektor pendidikan.
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin
TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI – Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (Untag Banyuwangi) menggelar demo di depan kantor DPRD setempat, Senin (17/2/2025).
Mereka meminta pemerintah tidak memangkas anggaran sektor pendidikan.
Pemangkasan anggaran sebagai bentuk efisiensi di berbagai sektor menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik.
Para mahasiswa yang menggelar demo tak ingin efisiensi tersebut justru mengancam pendidikan generasi muda.
Dalam demo tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan.
Satu di antaranya, menuntut pemerintah agar memprioritaskan anggaran sektor pendidikan.
“Dan tidak mengalami pemangkasan sesuai dengan amanat UU 20/2023 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN,” kata Ketua BEM Untag Banyuwangi, Dedy Oktaviano Pratama.
Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan merupakan bentuk pengabaian pemerintah terhadap pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
Mereka juga menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya pendidikan.
Pemangkasan anggaran pendidikan dikhawatirkan akan berdampak pada banyak hal, termasuk kenaikan UKT.
“Seharusnya pemerintah menghadirkan atau memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas tanpa membebani publik,” tutur dia.
Baca juga: ITB Dikecam Wajibkan Penerima Beasiswa UKT Kerja Paruh Waktu di Kampus, Dalih untuk Pengalaman Kerja
Mereka juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen.
Pemangkasan anggaran juga dikhawatirkan bakal berdampak pada kesejahteraan para tenaga pendidik.
“Mendesak Presiden Prabowo untuk mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi anggaran,” sambungnya.
Tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa, yakni peningkatan mutu pendidikan, penolakan izin usaha pertambangan untuk kampus, dan penindakan kasus-kasus kekerasan seksual di institutusi pendidikan.
Para pendemo ditemui Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.
Politisi Partai Demokrat itu mendukung upaya para mahasiswa dalam mengkritisi pemerintah terkait efisiensi anggaran.
“Ini memang perlu disuarakan. Kami akan berjuang juga menyampaikan tuntutan-tuntutan para mahasiswa ke pemerintah pusat,” kata Michael.
