TIMES BANYUWANGI, BANYUWANGI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Michael Edy Hariyanto, SH, MH, ajak petani dan seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi pupuk subsidi.
Upaya bersama ini penting dilakukan guna membantu pemerintah khususnya dalam meminimalisir terjadinya kelangkaan akibat ulah pihak tak bertanggung jawab.
“Mari kita bersama-sama ikut menjadi mata pemerintah, ikut mengawasi peredaran atau distribusi pupuk subsidi. Dan jika mendapati adanya penyelewengan, laporkan,” tegas Michael, Sabtu (15/2/2025).
Gerakan bersama seluruh masyarakat, khususnya petani, sambung Michael, vital untuk diwujudkan. Terlebih saat ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sedang mengalakan program Ketahanan Pangan Nasional.
Disisi lain, bersatunya langkah seluruh elemen masyarakat ikut melakukan pengawasan distribusi pupuk subsidi, akan menjadi kekuatan besar dalam kemajuan sektor pertanian.
Mengingat ketersediaan pupuk subsidi merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong peningkatan produktivitas hasil panen. Hal itu berkaitan erat dan menjadi penentu tingkat kesejahteraan petani.
“Untuk itu, mari bersama ikut berperan serta aktif dalam mengawasi peredaran pupuk subsidi. Baik kalangan petani sendiri, aktivis mahasiswa, aktivis sosial, ormas, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lainnya,” ajak Michael.
Selain ikut aktif melakukan pengawasan distribusi pupuk subsidi, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, ini juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk ikut memberi masukan kepada pemerintah.
Terutama terkait jatah kuota pupuk subsidi per hektar lahan pertanian yang dinilai masih jauh dibawah kebutuhan petani. Baik kuota pupuk urea, NPK maupun pupuk organik.
“Kalau di Banyuwangi, kebutuhan rata-rata pupuk urea paling sedikit 3 kuintal per hektar, ada yang 4 kuintal, ada yang 5 kuintal, kalau jagung malah 1 ton. Sementara rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan RI), hanya 2,5 kuintal per hektar. Kalau petani saat kami tanya, bisa apa tidak 2,5 kuintal, mereka jawab gak bisa, bisa gak ada buahnya,” beber Michael.
Jadi, menurut Michael, biang kelangkaan pupuk subsidi sebenarnya bukan semata-mata pada distribusi. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat oknum yang nakal.
“Solusi terbaik itu harusnya Kementan RI, memberikan rekomendasi peningkatan kuota jatah pupuk subsidi per hektar lahan. Karena sudah jelas, kuota 2,5 kuintal pupuk urea per hektar itu jauh dibawah kebutuhan petani. Kenapa?. Karena tanah kita sudah tandus, rusak karena kebanyakan pupuk kimia,” ungkap Michael.
“Kalau distribusi, administrasi, sudah sangat bagus. Namun yang lebih utama adalah jatah kuota pupuk subsidi harus disesuaikan dengan kebutuhan petani,” imbuhnya.
Dalam hal pentingnya dilakukan penyesuaian kuota jatah pupuk subsidi ini, Michael telah menyampaikan langsung ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjen PSP Kementan RI), pada Selasa, 11 Februari 2025 lalu.
Kepada petani dan seluruh elemen masyarakat Banyuwangi, dia juga meminta agar ikut membantu menyuarakan pentingnya evaluasi rentang keuntungan dalam distribusi pupuk subsidi.
“Jika memang ingin membantu petani, kita juga harus mendorong pemerintah untuk meningkatkan rentang keuntungan dalam distribusi pupuk subsidi,” ujarnya.
Michael menyampaikan, rentang keuntungan penjualan pupuk urea bersubsidi, hanya Rp50 per kilogram. Atau laba diangka Rp50 ribu per ton.
Dengan nominal tersebut kios atau distributor tentunya masih harus menanggung biaya tenaga kuli angkut dan lainnya.
“Saat kita ingin semuanya menjadi lebih baik, besaran keuntungan harus menjadi pertimbangan penting. Apalagi para kios dan distributor, modalnya jutaan dan harus bayar didepan,” urainya.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, asli kelahiran Desa Badean, Kecamatan Blimbingsari, ini membandingkan dengan rentang keuntungan dalam distribusi tabung gas LPG 3 kilogram.
Meski sama-sama komoditas subsidi pemerintah, kios dan distributor gas LPG 3 kilogram bisa mendapat laba sekitar Rp660 per kilogram.
“Untuk itu, jika kita semua benar-benar ingin membantu petani, memajukan sektor pertanian, mari bersama kita ikut mengawasi distribusi pupuk subsidi. Juga mari bersama mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait rentang keuntungan dalam distribusi pupuk subsidi,” tandas Michael. (*)
| Pewarta | : Syamsul Arifin |
| Editor | : Imadudin Muhammad |
