BANYUWANGI, KOMPAS.com – Pelabuhan penyeberangan Jawa-Bali menjadi prioritas pemerintah dalam pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi laut.
Hal itu terungkap dalam sosialisasi kebijakan transportasi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Komisi V DPR RI di Banyuwangi, Jawa Timur, pada Jumat (12/5/2023).
Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub RI, Umar Aris mengatakan, Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Pelabuhan Gilimanuk di Jembrana, Bali, menjadi prioritas pengawasan keselamatan karena merupakan salah satu pelabuhan penyeberangan tersibuk dan terpadat di Indonesia.
“Sehingga keselamatan dan keamanan pelabuhan menjadi sangat penting,” kata Umar kepada Kompas.com.
Baca juga: Kecelakaan Maut di Banyuwangi, Libatkan Truk dan 2 Motor, 1 Orang Tewas
Karena itu, menurut Umar, perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan transportasi laut yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat, khususnya di Banyuwangi.
“Terlebih terhadap kebijakan sektor transportasi laut. Baik itu yang telah, sedang, maupun akan dijalankan,” ungkap Umar.
Baca juga: Stasiun Kalibaru Banyuwangi Terendam Banjir, Perjalanan KA Rute Ketapang-Yogyakarta Terhambat
“Sehingga dapat memberikan gambaran mengenai berbagai macam peluang, potensi, serta hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan,” ujar Umar.
Anggota Komisi V DPR RI, Ir. Sumail Abdullah, mengatakan, keselamatan dan keamanan transportasi merupakan salah satu tujuan dari program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Apalagi kan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk menjadi penyambung wisata antara Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Lombok,” kata Sumail.
