sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemkab Banyuwangi terus melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Banyuwangi, Pemkab menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran perkebunan hingga Perhutani, Rabu (3/12).
Rakor yang dimulai sejak Selasa (2/12) di Kecamatan Pesanggaran tersebut, kemarin (3/12) dilanjutkan di Kecamatan Glenmore.
Dalam pertemuan itu, BPBD mengundang Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Glenmore, kepala desa se-Kecamatan Glenmore, perwakilan Perhutani Banyuwangi Barat, dan perwakilan perkebunan di wilayah Kecamatan Glenmore.
Kepala Pelaksanan (Kalaksa) BPBD Banyuwangi Danang Hartanto mengatakan, rakor tersebut untuk membahas tentang perubahan kerapatan tutupan lahan hutan dan perkebunan yang dianggap jadi biang utama banjir hingga tanah longsor yang terjadi belakangan ini.
“Rakor ini untuk mitigasi bencana dari hulu sampai hilir. Kita tahu di tingkat hulu banyak lubang (area hutan yang mengalami penggundulan) seperti yang dilihat tadi,” katanya.
Bukan hanya omon-omon saja, dalam pembahasan tersebut. BPBD turut menunjukkan visual citra satelit di sejumlah wilayah hutan dan perkebunan di Kecamatan Glenmore, Tegalsari, dan Kalibaru.
“Total area yang terlihat mengalami keterbukaan dari data satelit terakhir Oktober 2025 ini mencapai ribuan hektare. Itu dari tiga kecamatan tersebut,” ucapnya.
Luasan lahan yang kondisinya terbuka itu, di wilayah hutan Kalibaru seluas 30,72 hektare dan perkebunan 1.242,02 hektare.
Kemudian di hutan Kecamatan Glenmore ada 352,72 hektare dan di area perkebunan sekitar 4.226,97 hektare.
Sedangkan di Kecamatan Tegalsari lebih sempit dengan luasan 25,88 hektare di area hutan dan 78,87 hektare di area perkebunan.
“Data tersebut akan divalidasi dengan mencocokan data BPBD dengan milik masing-masing perkebunan dan perhutani,” tuturnya.
Menurut Danang, area lahan yang terlihat tanpa pepohonan besar, dilihat dari citra satelit itu, merupakan area lahan yang oleh penggarapnya tidak segera dilakukan reboisasi.
“Kalau memang digarap masyarakat, kemungkinannya itu merupakan lahan tanaman hortikultura. Seharusnya, kalau dulunya tanaman keras, harus dikembalikan tanaman keras,” tandasnya.
Page 2
Kondisi tersebut, lanjut Danang, dianggap jadi salah satu penyebab banjir dan tanah longsor yang setiap tahun menerjang wilayah Banyuwangi wilayah selatan seperti Kecamatan Siliragung dan Pesanggaran.
“Kami sampaikan juga, kondisi di atas itu tidak dirasakan di wilayah sekitar. Tapi dirasakan saudara kita yang di bawah. Itu akumulasi dari kerusakan di hulu,” kata Danang.
Kondisi seperti itu menjadi bahasan penting dalam pertemuan tersebut.
Menurut Danang, BPBD ingin melakukan pencegahan bencana sedini mungkin dengan memberikan stimulus kepada pihak berwenang untuk penanaman di hulu sungai.
“Setelah ini (rakor) dilakukan di Kecamatan Sempu dan kemarin di (kecamatan) Pesanggaran. Hasilnya konkret, di Pesanggaran telah direncanakan penanaman pohon pada harjaba mendatang,” ucapnya.
Perwakilan Perhutani Banyuwangi Barat Eko H mengapresiasi langkah pertemuan tersebut. Menurutnya, informasi kondisi lahan di bawah naungan perhutani perlu disampaikan ke khalayak ramai.
“Ini sekaligus bisa jadi sosialilasi kami ke masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan ada beberapa area di data tersebut yang statusnya masuk dalam TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) dan KHDPK,” katanya di depan forum pertemuan. (sas/aif)
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Pemkab Banyuwangi terus melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Banyuwangi, Pemkab menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran perkebunan hingga Perhutani, Rabu (3/12).
Rakor yang dimulai sejak Selasa (2/12) di Kecamatan Pesanggaran tersebut, kemarin (3/12) dilanjutkan di Kecamatan Glenmore.
Dalam pertemuan itu, BPBD mengundang Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Glenmore, kepala desa se-Kecamatan Glenmore, perwakilan Perhutani Banyuwangi Barat, dan perwakilan perkebunan di wilayah Kecamatan Glenmore.
Kepala Pelaksanan (Kalaksa) BPBD Banyuwangi Danang Hartanto mengatakan, rakor tersebut untuk membahas tentang perubahan kerapatan tutupan lahan hutan dan perkebunan yang dianggap jadi biang utama banjir hingga tanah longsor yang terjadi belakangan ini.
“Rakor ini untuk mitigasi bencana dari hulu sampai hilir. Kita tahu di tingkat hulu banyak lubang (area hutan yang mengalami penggundulan) seperti yang dilihat tadi,” katanya.
Bukan hanya omon-omon saja, dalam pembahasan tersebut. BPBD turut menunjukkan visual citra satelit di sejumlah wilayah hutan dan perkebunan di Kecamatan Glenmore, Tegalsari, dan Kalibaru.
“Total area yang terlihat mengalami keterbukaan dari data satelit terakhir Oktober 2025 ini mencapai ribuan hektare. Itu dari tiga kecamatan tersebut,” ucapnya.
Luasan lahan yang kondisinya terbuka itu, di wilayah hutan Kalibaru seluas 30,72 hektare dan perkebunan 1.242,02 hektare.
Kemudian di hutan Kecamatan Glenmore ada 352,72 hektare dan di area perkebunan sekitar 4.226,97 hektare.
Sedangkan di Kecamatan Tegalsari lebih sempit dengan luasan 25,88 hektare di area hutan dan 78,87 hektare di area perkebunan.
“Data tersebut akan divalidasi dengan mencocokan data BPBD dengan milik masing-masing perkebunan dan perhutani,” tuturnya.
Menurut Danang, area lahan yang terlihat tanpa pepohonan besar, dilihat dari citra satelit itu, merupakan area lahan yang oleh penggarapnya tidak segera dilakukan reboisasi.
“Kalau memang digarap masyarakat, kemungkinannya itu merupakan lahan tanaman hortikultura. Seharusnya, kalau dulunya tanaman keras, harus dikembalikan tanaman keras,” tandasnya.
