ngopibareng.id
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Guntur Priambodo, memastikan tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Banyuwangi. Guntur meminta agar seluruh elemen masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan kabar yang beredar terkait kenaikan tarif PBB-P2 di Banyuwangi.
“Kami pastikan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” tegasnya, Rabu, 13 Agustus 2025.
Dia menegaskan, Pemkab Banyuwangi tidak pernah memiliki proyeksi menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menaikan tarif PBB-P2.
“Tidak ada proyeksi peningkatan PAD dari objek pajak PBB yang berasal dari kenaikan tarif pada tahun 2026,” ungkapnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi, Samsudin, juga memastikan tidak ada kenaikan PBB-P2. Dia menyebuta, tidak ada pembahasan kenaikan tarif PBB-P2 antara Pemkab dan DPRD Banyuwangi.
“Tarif PBB-P2 penghitungannya tetap sama dengan sebelumnya,” terangnya.
Samsudin menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri memang memberikan rekomendasi perubahan penghitungan tarif PBB-P2 dari multitarif menjadi single-tarif atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024.
Dalam Pasal 9 Perda tersebut besarnya tarif PBB-P2 Banyuwangi masih dengan penghitungan multitarif. Samsudin menyebutkan Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP sampai dengan Rp1 miliar tarifnya sebesar 0,1 persen per tahun, NJOP Rp1 hingga Rp5 miliar sebesar 0,2 persen dan NJOP Rp5 miliar ke atas sebesar 0,3 persen.
Atas perda tersebut, menurut Samsudin, Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan agar pemerintah daerah setempat menggunakan single-tarif menjadi 0,3 persen diambil dari ambang tertinggi.
“Namun demikian, Pemkab Banyuwangi tetap menggunakan penghitungan multitarif seperti sebelumnya alias sama sekali tidak ada kenaikan, tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Ini tidak menyalahi aturan, Kemendagri juga memberikan kewenangan pada kepala daerah untuk menentukan tarif PBB-P2 lebih rinci dalam Peraturan Bupati,” katanya.
Baca Juga
Selain tidak menaikkan tarif PBB-P2, menurut Samsudin, selama ini Pemkab Banyuwangi justru memberikan stimulus atau pengurangan secara akumulatif tarif PBB-P2. Jika sesuai perhitungan asli, potensi PBB-P2 Banyuwangi sebesar Rp177 miliar. Namun diberikan stimulus sebesar Rp104 miliar atau ada pengurangan sampai 60 persen sehingga potensi yang dihitung hanya Rp73 miliar.
“Itu pun masih diasumsikan kepatuhan membayar pajak masyarakat hanya sebesar 75-80 persen, sehingga PAD yang benar-benar ditargetkan untuk PBB-P2 hanya Rp60 miliar di tahun 2024,” ujarnya.
Pernyataan yang sama disampaikan Anggota DPRD Banyuwangi, Muhammad Ali Mahrus. Menurutnya, saat proses pengajuan perubahan Perda PDRD dari Pemkab tidak ada usulan terkait dengan perubahan tarif PBB-P2.
“Intinya tidak ada kenaikan, tetap seperti sebelumnya,” kata Ketua Gabungan Komisi II dan III Pembahasan Perubahan Perda PDRD ini.
