Daerah (RAPBD) 2015 pada Jumat (21/11). Rangkaian pembahasan selanjutnya dilakukan melalui rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap RAPBD 2015 Senin (24/11). Sehari berselang, tepatnya Selasa (25/11), giliran eksekutif menyampaikan penjelasan atas PU fraksi tersebut. Mekanisme selanjutnya adalah penyampaian pendapat akhir (PA) fraksi.
Masing-masing fraksi menyampaikan PA melalui rapat paripurna yang dilaksanakan pada Rabu (26/11). Tidak berhenti sampai disitu, rapat-rapat pembahasan RAPBD 2015 antara eksekutif dan legislatif terus dilakukan. Hingga akhirnya, APBD 2015 berhasil disahkan dalam rapat paripurna DPRD pada Jumat lalu (28/11). Hingga kemarin (1/12), APBD 2015 masih dalam tahap verifikasi gubernur. Komposisi pendapatan daerah pada APBD 2015 mencapai Rp 2,264 triliun lebih.
Di sisi lain, belanja daerah pada tahun anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp 2,375 miliar. Dari komposisi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, terjadi devisit anggaran sebesar Rp 110,484 miliar. Devisit anggaran tersebut berhasil ditutup dengan pembiayaan daerah. Postur pembiayaan daerah di tahun 2015 itu terdiri dari penerimaan pembiayaan yang notabene merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2014, yakni mencapai R 110,484 miliar.
Pengeluaran pembiayaan daerah di tahun 2015 diproyeksi kosong. Dalam APBD 2015, penerimaan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah (PAD) ditarget sebesar Rp 248,686 miliar, dana pertimbangan sejumlah Rp 1,469 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 546,628 miliar. Pajak daerah ditarget penyumbang PAD sebesar Rp 77,072 miliar. Penyumbang PAD lain adalah retribusi daerah sebesar Rp 23,971 miliar, dan hasil pengelolaan ke- kayaan daerah yang dipisahkan menyumbang PAD sejumlah Rp 15,463 miliar.
Selain itu, sumber lain-lain PAD menyumbang sebesar Rp 132,179 miliar Sumber lain pendapatan daerah, yakni dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp 129, 134 miliar dana alokasi dana umum (DAU) mencapai 1,288 triliun dan dana alokasi khusus (DAK) sejumlah Rp 51,561 miliar. Pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah sebesar Rp 2,474 miliar dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lain sebesar 123,164 miliar dan dana penyesuaian otonomi khusus sejumlah 420,989 miliar.
Dalam sambutannya pada rapat paripurna pengesahan APBD 2015, Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan melalui pembahasan bersama DPRD, postur APBD 2015 dapat mengakomodasi kepentingan rakyat Banyuwangi. “Kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran membangun dalam pembahasan APBD 2015 ini,” paparnya. Bupati Anas mengakui pada tahun 2015 pihaknya ingin meningkatkan target pengurangan disparitas wilayah di Banyuwangi. Salah satunya dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan berbasis desa.
“Oleh karena itu, pada 2015 alokasi dana APBD ke desa meningkat menjadi Rp 500 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang rata-rata sebesar Rp 250 juta sampai Rp 300 Juta, kata dia. Selain meningkatkan alokasi dana ke desa, pemkab juga membangun sistem keuangan dan pengawasan berbasis online. Pembangunan sistem keuangan dan pengawasan dewa itu dilakukan dengan program e-Village Budgeting (e-VB) dan e-Monitoring System Radar/sambung)
