Perjuangkan Tanah Warisan, Ratusan Warga Pakel Datangi Kantor Perhutani Banyuwangi

0
2068


Daftarkan alamat email Anda, setiap hari kami akan mengabarkan berita terbaru di Banyuwangi langsung ke email Anda.

Sudah daftar tapi tidak menerima email Mohon check folder SPAM.

BANYUWANGI – Ratusan warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, mendatangi  kantor Perhutani KPH Banyuwangi Barat, Kamis (8/2/2018). Kedatangan mereka adalah  menuntut tanah warisan yang dikelola Perhutani.

Di kantor Perhutani, massa yang jumlahnya sekitar 300 orang melontarkan orasi di depan pintu gerbang. Isinya, mereka meminta Perhutani memberikan data sejarah kenapa lahan yang dibuka oleh warga itu bisa menjadi tanah negara. Lalu, dikelola oleh KPH Perhutani Banyuwangi Barat.

Orasi hanya berlangsung beberapa menit. Perwakilan warga kemudian diterima jajaran KPH Perhutani Banyuwangi Barat.

“Intinya, kami mewakili warga ingin meminta klarifikasi, kenapa Perhutani bisa mengelola lahan warisan warga. Sejarahnya bagaimana,” kata Abdillah Rafsanjani, koordinator aksi.

Abdillah menjelaskan warga memiliki bukti hak lama atas tanah yang kini dikelola Perhutani. Dari luas sekitar 3000 hektar, Perhutani ikut mengelola lahan tersebut. Sisanya, sekitar 1180 hektar dikelola oleh perusahaan swasta, PT Bumisari.

“Istilah Perhutani itu baru ada sekitar tahun 1961. Padahal, warga memiliki bukti hak lama yang dikeluarkan Bupati Banyuwangi tahun 1929,” jelas pria yang juga Ketua LSM Forum Suara Blambangan ini.

Pihaknya, jelas dia, sengaja mengikuti prosedur administrasi untuk meminta hak tanah warisan warga tersebut. Salah satunya, meminta kronologis pengelolaan tanah yang dilakukan Perhutani.

“Kami meminta kronologis secara resmi. Jika memang ada kesalahan administrasi, kita bisa meminta lembaga hukum mengusutnya,” tegasnya.

Abdillah menambahkan, jika tanah itu terbukti milik warga, seharusnya ada ganti rugi dari negara.

Sementara itu, Administratur KPH Perhutani Banyuwangi Barat, Aris Indra Supartha menegaskan pihaknya memiliki bukti dokumen lengkap terkait tanah yang diklaim warga tersebut. Pejabat ini menjelaskan, pihaknya hanya berstatus mengelola. Tanah itu, statusnya milik negara di bawah Kementerian Kehutanan.

“Kalau warga memiliki bukti hak lama, kami juga memiliki bukti dokumen lengkap dan valid hingga batas-batasnya. Nanti, akan kami jawab tertulis permintaan warga,” tegasnya.

PT Bumisari yang mengelola lahan yang diklaim warga, jelas dia, tidak ada kaitannya dengan Perhutani. Sebab, Hak Guna Usaha (HGU) biasanya melibatkan Pemkab bersama BPN.

Klaim lahan ini mencuat setelah warga memiliki bukti kepemilikan lahan warisan berdasarkan surat keterangan berbahasa Belanda dari Bupati Banyuwangi Ahmad Noto Hadi Soeryo tertanggal 11 Januari 1929.

Versi warga, ketiga leluhurnya, Doelgani, Karso dan Senin mendapatkan izin membuka lahan dari Bupati. Luasnya 4000 bahu, setara 3000 hektar. Namun, sejak kemerdekaan RI tahun 1945, lahan tersebut diserahkan ke Jawatan Kehutanan RI. Kini, menjadi Perhutani. Padahal, tanah itu bukan milik Belanda yang bisa diambilalih pemerintah setelah kemerdekaan.

Loading...

APLIKASI PAYROLL HRD YANG SIMPEL DAN MUDAH

APLIKASI PAYROLL HRD YANG SIMPEL DAN MUDAH

Apakah anda pemilik usaha yang masih menggunakan manual (Excel) untuk perhitungan absensi, gaji, pajak, BPJS dan laporan?? Dan apakah Human…
05/24/2018
DKI Jakarta

Kata kunci yang digunakan :

Baca Juga :