RadarBanyuwangi.id – Turunnya tingkat partisipasi memilih dalam Pilkada 2024 mendapat sorotan dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Mereka meminta agar KPU bisa memberikan klarifikasi terkait penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024.
Sorotan tersebut dilontarkan oleh Ketua PC PMII Banyuwangi M. Hadad Alwi Nasyafiallah. Dia mengatakan, partisipasi pemilih dalam pilkada tahun ini hanya mencapai angka 59,3 persen.
Jumlah ini menurun dari partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 yang mencapai angka 65,33 persen.
PMII juga menyoroti anggaran Pilkada 2024 yang jumlahnya mencapai Rp 111,54 miliar.
Dari jumlah tersebut diserahkan kepada KPU senilai Rp 90,2 miliar serta ke Bawaslu Rp 21,34 miliar. Dengan jumlah anggaran yang fantastis itu, Alwi menilai penyelenggara pemilu harus transparan.
”Anggaran tersebut tidak bisa memberikan dampak yang cukup signifikan pada peningkatan partisipasi memilih masyarakat dari target 75 persen partisipasi masyarakat yang diharapkan KPU Kabupaten Banyuwangi,’’ tegas Alwi.
PC PMII Banyuwangi meminta agar KPU Banyuwangi memberikan klarifikasi terkait menurunnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024.
Sekaligus memberikan keterangan dan kejelasan terkait transparansi alokasi anggaran pilkada.
”KPU Banyuwangi tidak mempunyai langkah-langkah yang jelas untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kami menilai dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Banyuwangi hanya sebatas bagi-bagi program kepada mitra KPU Banyuwangi,” ujar Alwi.
Komisioner KPU Banyuwangi Enot Sugiharto mengatakan, KPU tetap akan merespons semua masukan dan kritikan dari masyarakat.
Dia mengatakan, sejak pra-rekapitulasi tingkat kabupaten sampai tanggal 9 Desember 2024, seluruh komisioner KPU masih berkegiatan.
Enot berharap, setelah semua tahapan pihaknya bisa merespons permintaan dari PC PMII untuk memberikan penjelasan terkait masalah angka partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Enot menambahkan, KPU sebenarnya sudah melakukan banyak hal untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu.
Konten berikut adalah iklan platform Geozo, media kami tidak terkait dengan materi konten ini.
Page 2
Page 3
RadarBanyuwangi.id – Turunnya tingkat partisipasi memilih dalam Pilkada 2024 mendapat sorotan dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Mereka meminta agar KPU bisa memberikan klarifikasi terkait penurunan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024.
Sorotan tersebut dilontarkan oleh Ketua PC PMII Banyuwangi M. Hadad Alwi Nasyafiallah. Dia mengatakan, partisipasi pemilih dalam pilkada tahun ini hanya mencapai angka 59,3 persen.
Jumlah ini menurun dari partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 yang mencapai angka 65,33 persen.
PMII juga menyoroti anggaran Pilkada 2024 yang jumlahnya mencapai Rp 111,54 miliar.
Dari jumlah tersebut diserahkan kepada KPU senilai Rp 90,2 miliar serta ke Bawaslu Rp 21,34 miliar. Dengan jumlah anggaran yang fantastis itu, Alwi menilai penyelenggara pemilu harus transparan.
”Anggaran tersebut tidak bisa memberikan dampak yang cukup signifikan pada peningkatan partisipasi memilih masyarakat dari target 75 persen partisipasi masyarakat yang diharapkan KPU Kabupaten Banyuwangi,’’ tegas Alwi.
PC PMII Banyuwangi meminta agar KPU Banyuwangi memberikan klarifikasi terkait menurunnya angka partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024.
Sekaligus memberikan keterangan dan kejelasan terkait transparansi alokasi anggaran pilkada.
”KPU Banyuwangi tidak mempunyai langkah-langkah yang jelas untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kami menilai dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Banyuwangi hanya sebatas bagi-bagi program kepada mitra KPU Banyuwangi,” ujar Alwi.
Komisioner KPU Banyuwangi Enot Sugiharto mengatakan, KPU tetap akan merespons semua masukan dan kritikan dari masyarakat.
Dia mengatakan, sejak pra-rekapitulasi tingkat kabupaten sampai tanggal 9 Desember 2024, seluruh komisioner KPU masih berkegiatan.
Enot berharap, setelah semua tahapan pihaknya bisa merespons permintaan dari PC PMII untuk memberikan penjelasan terkait masalah angka partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Enot menambahkan, KPU sebenarnya sudah melakukan banyak hal untuk melakukan sosialisasi terkait pemilu.
Konten berikut adalah iklan platform Geozo, media kami tidak terkait dengan materi konten ini.
