sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPJS Kesehatan melakukan pemutakhiran data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) secara berkala dan terukur.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya kejutan di tengah masyarakat akibat perubahan status kepesertaan yang mendadak.
Permintaan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menyoroti adanya anomali perubahan data PBI JKN pada Februari 2026.
Biasanya, rerata penonaktifan peserta PBI JKN berada di kisaran satu juta jiwa.
Namun, pada Februari 2026 jumlah peserta yang dinonaktifkan melonjak tajam hingga mencapai 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total 98 juta peserta.
“Jadi, ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini, menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” ujar Purbaya.
Menurut Menteri Keuangan, pemutakhiran data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran.
Program ini diharapkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Namun, proses tersebut tidak seharusnya menimbulkan keresahan publik.
Oleh karena itu, Purbaya menyarankan agar penonaktifan kepesertaan PBI JKN dilakukan secara bertahap.
Ia mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat.
Dengan demikian, peserta memiliki waktu untuk menyiapkan langkah mitigasi sebelum status kepesertaannya dinonaktifkan.
“Jangan sampai yang sudah sakit, begitu mau cek, cuci darah, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak,” tegasnya.
Page 2
Selasa, 10 Februari 2026 | 10:15 WIB
Page 3
sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta BPJS Kesehatan melakukan pemutakhiran data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) secara berkala dan terukur.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya kejutan di tengah masyarakat akibat perubahan status kepesertaan yang mendadak.
Permintaan tersebut disampaikan Purbaya dalam Rapat Bersama Pimpinan DPR RI di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Ia menyoroti adanya anomali perubahan data PBI JKN pada Februari 2026.
Biasanya, rerata penonaktifan peserta PBI JKN berada di kisaran satu juta jiwa.
Namun, pada Februari 2026 jumlah peserta yang dinonaktifkan melonjak tajam hingga mencapai 11 juta orang, atau hampir 10 persen dari total 98 juta peserta.
“Jadi, ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini, menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” ujar Purbaya.
Menurut Menteri Keuangan, pemutakhiran data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran.
Program ini diharapkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Namun, proses tersebut tidak seharusnya menimbulkan keresahan publik.
Oleh karena itu, Purbaya menyarankan agar penonaktifan kepesertaan PBI JKN dilakukan secara bertahap.
Ia mengusulkan adanya masa transisi selama dua hingga tiga bulan yang disertai dengan sosialisasi intensif kepada masyarakat.
Dengan demikian, peserta memiliki waktu untuk menyiapkan langkah mitigasi sebelum status kepesertaannya dinonaktifkan.
“Jangan sampai yang sudah sakit, begitu mau cek, cuci darah, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak,” tegasnya.
