BANYUWANGI – Rencana anggota DPRD Banyuwangi yang akan menggelar reses pada November 2013 mendatang ternyata dipertanyakan efektivitasnya sejumlah kalangan. Bahkan, program yang telah di anggarkan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2013 sebesar Rp 1 miliar itu dianggap tidak rasional. Pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Subur Bahri, justru mempertanyakan anggaran sebesar Rp 1 miliar yang akan digunakan reses ter sebut.
“Kira-kira apa ada cantolan hukum penggunaan dana sebesar itu (Rp 1 miliar),” cetus staf pengajar Fakultas Sosial Politik (Sospol) Untag Banyuwangi itu. Subur mengaku, pihaknya akan melihat program reses DPRD itu secara positif thinking. Hanya, dirinya mempertanyakan pemanfaatan dana sebesar itu untuk kepentingan masyarakat. “Kira-kira kepentingan masyarakat bisa terpenuhi secara maksimal ataukah tidak,” katanya. Reses itu, jelas Subur, di laksanakan dalam rangka penyerapan aspirasi para konstituen.
Hanya, selama ini DPRD sudah ada kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara). “Jaring Asmara sama reses itu bedanya apa?” ujarnya. Melalui reses ini, lanjut Subur, masyarakat bisa menilai kegiatan para wakil rakyat, ter masuk penggunaan anggaran. Melalui program ini, anggota DPRD juga ditantang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. “Setiap ada pemilihan, partisipasi masyarakat sangat rendah, kira-kira dengan ada reses ini bisa lebih bagus atau tetap saja, kita lihat hasilnya nanti,” cetusnya.
Pernyataan miring terkait rencana reses itu juga disampaikan oleh mantan ketua DPRD Banyu wangi HA. Wahyudi. Pria yang kini dikenal sebagai pengacara ini menyebut, reses DPRD Banyuwangi sebagai program yang tidak rasional. “DPRD kabupaten kok reses, itu tidak rasional,” kecamnya Menurut Wahyudi, reses itu kegiatan yang dilakukan untuk mendekatkan anggota dewan dengan konstituennya. Pro gram ini, perlu dilakukan karena jarak yang jauh hingga tidak mudah untuk dilakukan.
“DPRD Provinsi dan DPR RI, jarak dengan konstituen kan jauh, perlu ada reses,” sebutnya. Tapi untuk DPRD tingkat kabupaten, terutama DPRD Banyuwangi, lokasinya berada di satu wilayah. Bahkan, sebagian besar anggota DPRD itu tinggal di daerah pemilihannya (dapil). “Setiap hari, para anggota DPRD itu bertemu dengan konstituennya, wong mereka tinggalnya juga di dapilnya, kok,” dalihnya. Wahyudi menyebut, salah satu tugas anggota DPRD itu adalah menyerap aspirasi masyarakat. Dan tugas ini, sebut dia, sudah dilakukan melalui jaring asmara. “Aturan reses untuk DPRD kabupaten itu mana, saya kok tidak pernah melihatnya,” katanya. (radar)
