NASKAH ID – Proses pematokan batas aset milik PU Pengairan Banyuwangi sedang dilakukan di beberapa titik. Salah satunya di wilayah Korsda Kabat. Selain menyelamatkan aset, pematokan ini juga punya manfaat yang jelas.
Sekretaris PU Pengairan Banyuwangi, Riza Al Fahroby, menyatakan manfaat utama dari pematokan ini adalah kejelasan secara hukum. Menurutnya, pematokan batas membantu dalam menetapkan batas-batas yang jelas antara tanah yang dimiliki oleh individu, lembaga, atau pihak lain.
“Apabila sudah ada kejelasan ini, tentu ini menciptakan kepastian hukum dan mencegah kerugian yang ditimbulkan,” kata Riza.
Baca Juga: PU Pengairan Banyuwangi Utamakan Regulasi dalam Proses Pematokan Aset
Selanjutnya adalah pencegahan sengketa tanah. Riza menyebut, poin ini merupakan hal yang paling umum terjadi. Dengan pematokan ini, otomatis membantu mencegah terjadinya sengketa tanah di masa depan.
“Hal ini mengurangi potensi konflik dan perselisihan antara pemilik tanah, tetangga, atau pihak lain yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat,” jelasnya.
Selain itu juga ada manfaat optimalisasi pengelolaan wilayah. Pematokan batas memungkinkan pengelolaan wilayah yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Dengan menetapkan batas yang jelas, pihak terkait dapat merencanakan infrastruktur, alokasi sumber daya, dan penggunaan wilayah secara lebih tepat. Hal ini mengoptimalkan pengelolaan wilayah seperti pengairan, perlindungan alam, pertanian, atau pembangunan infrastruktur.
“Maka setiap hasil pematokan didokumentasikan dengan baik dan divalidasi secara hukum menjadi acuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemanfaatan lahan,” katanya.
Baca Juga: Tinggalkan Arsip Fisik, Dinas PU Pengairan Banyuwangi Mulai Beralih ke Metadata Digital
Tanpa disadari, pematokan ini menurut Riza juga dapat memberikan penghargaan hak-hak banyak pihak. Dia menilai, pematokan batas memastikan penghargaan terhadap hak-hak pemilik tanah dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam penggunaan wilayah tersebut.
“Dengan menetapkan batas yang jelas, hak-hak tetangga ini juga pastinya juga jelas. Sehingga pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Selain itu, pematokan juga berdampak pada pengembangan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Dengan ini, perencanaan pembangunan dapat mempertimbangkan batas yang telah ditetapkan, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran atau konflik yang dapat terjadi.
“Tentu dengan kejelasan batas wilayah, proses pengembangan infrastruktur dan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih terarah dan efektif,” pungkasnya.
