Gedung Sekolah Tempati TKD Lemahbangdewo
ROGOJAMPI – Wali murid Sekolah Luar Biasa Pasatuan Guru Republik Indonesia (SLB PGRI) Rogojampi resah. Pasalnya, gedung sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar akan ditempati kantor Desa Lemahbangdewo.
Salah seorang wali murid Hariono mengatakan, seluruh wali murid merasa resah sejak adanya surat dari Kepala Desa Lemahbahgdewo. Orang nomor satu di Desa Lemahbahgdewo tersebut meminta agar pihak SLB PGRI Rogojampi mengogsongkan seluruh ruangan.
Sebab, di lokasi sekolah tersebut akan segera dibangun kantor Desa Lemahbangdewo. Sejak adanya desa-desus itu, Hariono dan wali murid lain mulai resah memikirkan nasib anak-anak yang menimba ilmu di sekolah tersebut.
“Ini tugas pemerintah dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana nasib anak kami ke depan,” cetusnya.
Dia hanya bisa berharap agar pemkab bisa memperhatikan nasib anak-anak disabiiitas yang membutuhkan pendidikan. Dia juga sangat keberatan jika harus pindah karena saat ini belum ada lokasi baru yang akan ditempati.
“Kami mau pindah ke mana, tempat belum ada, tanah, gedungnya belum dibangun. Mau pindah ke mana? Tolong diperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Jika anak kami harus pindah, bagaimana proses belajar mengajar anak kami,” keluh Hariono.
Kepala SLB PGRI Rogojampi, Suhadi mengaku sempat diminta tanda tangan pada Selembar surat kesepakatan yang disodorkan oleh Kepala Desa Lemahbangdewo Agus Iswanto Prihadi. Surat itu berisi persetujuan untuk mengosongkan sekolah tertanggal 20 November 2017.
Saat itu, dia tidak bersedia menandatangani surat kesepakatan tersebut. Namun, berkat desakan dan rayuan dari berbagai pihak, akhirnya dirinya menandatangani surat tersebut. “Dalam surat itu berisi perjanjian kesepakatan, apabila tanah desa diperlukan kita harus meninggalkan. Saya intinya masih nyaman disini. Kami merasa, bangunan ini kami yang bangun,” ungkapnya.
Suhadi mengaku sebelum menempati lokasi tersebut, pihaknya menerima surat dari desa dan kecamatan untuk menempati gedung bangunan bekas SDN 3 Lemahbangdewo itu pada 2001 lalu. Ketika itu kondisi bangunan sudah rusak parah. Bahkan, dua gedung nyaris roboh dan tak memiliki daun pintu.
Kondisi bangunan bekas SDN Lemahbangdewo itu tidak layak dan rusak berat karena sudah tidak ditempati selama empat tahun. Karena prihatin, pihaknya mengajukan permohonan rehab kelas ke Pemprov Jawa Timur. “Dana rehab dari APBD tingkat satu itu cair dan kami pergunakan untuk rehab satu ruangan kelas yang masih kami tempati sampai saat ini,” jelasnya.
Tapi kini, Kepala Desa Lemahbangdewo akan menggunakan sekolah tersebut untuk kantor desa baru. Dirinya juga mempersilakan, lantaran tanah yang ditempati adalah Tanah Kas Desa (TKD).
Senin kemarin (20/11) merupakan jatuh tempo dari surat kasepakatan agar sekolah mengosongkan ruangan dan hengkang dari lokasi tersebut. Terlebih di halaman SLB itu juga telah di bangun pendapa balai desa. Bahkan, ruangan kelas yang sempat diperbaiki oleh pihak sekolah juga sudah digunakan untuk aktivitas pelayanan warga.
“Sampai saat ini kami masih bingung mau pindah ke mana. Kami tidak mau pergi, sebelum ada solusi atau kompensasi untuk kami. Kami yang membangun minimal kami diberikan tempat lain yang layak, agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar dan nyaman,” kata Suhadi.
Sebenarnya, pihak sekolah telah memiliki sebidang tanah untuk membangun ruang belajar di daerah Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari. Namum, lokasi baru itu masih berupa tanah dan belum dibangun. “Membangun gedung butuh biaya dan waktu,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lemahbangdewo Agus Iswanto Pribadi mengaku tetap akan meminta pihak SLB segera mengosongkan gedung tersebut. Pasalnya, sudah waktunya jatuh tempo para guru dan siswa untuk meninggalkan sekolah itu.
Berdasar surat perjanjian tahun 2012-2013, pihak pemerintah desa sudah memberi kesempatan agar pihak sekolah mencari tempat baru. Sebetulnya kami juga tidak mentolo, tapi karena kami butuh tetap akan kami laksanakan pembangunan kantor desa sesuai dengan kepemilikan tanah dan perjanjian,” katanya.
Saat ini, pihaknya sangat membutuhkan tanah kas desa yang saat ini ditempati sekolah SLB PGRI tersebut untuk kantor desa. Mengingat kantor balai desa yang lama kondisinya sudah tak layak, sempit, dan kurang representatif untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Bahkan, lanjut Agus, sejumlah warga telah mendesak agar segera membangun gedung baru. “Kami juga didesak oleh pemkab, dalam hal ini Bupati Anas yang gencar untuk segera melaksanakan program Smart Kampung. Sedangkan kami sudah tertinggal jauh dari desa lain. Jadi kita ingin segera mengejar ketertinggalan ini,” bebannya.
Kantor balai desa yang ada saat ini, sudah tidak layak. Karena kepala urusan (kaur) tidak memiliki ruangan. Termasuk Linmas, Babinsa, Babinkamtibmas, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan PKK juga masih belum memiliki ruangan sendiri.
Tapi, imbuh Agus, dirinya tak memiliki hati untuk melakukan pengusiran itu. Hanya saja, pihak sekolah dan yayasan juga harus punya kesadaran karena mereka hanya pinjam pakai. “Memang dulu TKD ini digunakan SDN 3 Lemahbangdewo. Kami sudah memberikan jangka waktu sejak tahun 2001 sampai 2017, saya kira sudah cukup,” tandas Agus. (radar)
