Radarbanyuwangi.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.
Selain berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem secara signifikan, penanganan kemiskinan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini dilakukan dengan program-program partisipatif.
Menko PMK Muhadjir melakukan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari di Banyuwangi mulai Kamis (7/3) hingga Jumat (8/3).
Dia datang ke Bumi Blambangan guna memastikan pada tahun ini tidak ada lagi kemiskinan ekstrem.
Dia juga ingin memastikan apakah warga mendapatkan makanan yang layak serta mematikan program-program bantuan pemerintah tepat sasaran.
”Mereka yang berhak mendapatkan bantuan harus dibantu dan yang muda secara fisik masih kuat harus didorong untuk produktif dan bekerja,” ujar Muhadjir saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, kemarin.
Menariknya, selama dua hari berada di Banyuwangi, menteri koordinator yang membawahi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, desa, pemberdayaan perempuan dan anak, BKKBN, serta pemuda dan olahraga ini tidak makan di hotel.
Muhadjir memilih mampir ke warung-warung rakyat untuk menikmati kuliner Banyuwangi.
Dari hasil kunjungan ke Bumi Blambangan, Muhadjir mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.
”Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus. Berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,” jelasnya.
Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir.
Dari 3,73 persen pada 2020 menjadi 0,99 persen pada 2022. Selanjutnya, pada 2023 kemiskinan ekstrem tersisa 0,43 persen.
Atas kinerja positif tersebut, Pemkab Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar.
Menko PMK mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
”Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” jelas Muhadjir.
Page 2
Page 3
Radarbanyuwangi.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.
Selain berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem secara signifikan, penanganan kemiskinan di kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini dilakukan dengan program-program partisipatif.
Menko PMK Muhadjir melakukan kunjungan kerja (kunker) selama dua hari di Banyuwangi mulai Kamis (7/3) hingga Jumat (8/3).
Dia datang ke Bumi Blambangan guna memastikan pada tahun ini tidak ada lagi kemiskinan ekstrem.
Dia juga ingin memastikan apakah warga mendapatkan makanan yang layak serta mematikan program-program bantuan pemerintah tepat sasaran.
”Mereka yang berhak mendapatkan bantuan harus dibantu dan yang muda secara fisik masih kuat harus didorong untuk produktif dan bekerja,” ujar Muhadjir saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, kemarin.
Menariknya, selama dua hari berada di Banyuwangi, menteri koordinator yang membawahi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, desa, pemberdayaan perempuan dan anak, BKKBN, serta pemuda dan olahraga ini tidak makan di hotel.
Muhadjir memilih mampir ke warung-warung rakyat untuk menikmati kuliner Banyuwangi.
Dari hasil kunjungan ke Bumi Blambangan, Muhadjir mengapresiasi upaya penanganan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemkab Banyuwangi.
”Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus. Berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,” jelasnya.
Angka kemiskinan ekstrem di Banyuwangi terus turun dalam tiga tahun terakhir.
Dari 3,73 persen pada 2020 menjadi 0,99 persen pada 2022. Selanjutnya, pada 2023 kemiskinan ekstrem tersisa 0,43 persen.
Atas kinerja positif tersebut, Pemkab Banyuwangi mendapat apresiasi dari pemerintah pusat berupa Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp 6,71 miliar.
Menko PMK mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
”Mudah-mudahan tahun ini bisa nol persen, sesuai instruksi presiden untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024,” jelas Muhadjir.
