sumber : radarbanyuwangi.jawapos.com – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, menyambut positif langkah strategis Badan Gizi Nasional (BGN) dalam tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini dinilai sebagai model baru distribusi anggaran negara yang lebih langsung, transparan, dan berdampak luas bagi ekonomi daerah.
Berdasarkan data terbaru, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menerima alokasi rata-rata Rp500 juta setiap 12 hari.
Bagi Nawardi, angka tersebut menjadi sinyal kebangkitan kedaulatan pangan daerah melalui suntikan modal kerja yang rutin dan masif.
Dari total plafon anggaran Rp268 triliun, hampir 93 persen atau sekitar Rp240 triliun disalurkan langsung ke daerah.
Skema ini memastikan dana tidak tertahan di birokrasi pusat, melainkan beredar langsung di unit-unit pelayanan hingga pelosok negeri.
Nawardi menyebutnya sebagai model ekonomi baru yang membuat uang negara berputar dari Sabang sampai Merauke tanpa perantara panjang.
Dalam pembahasan di parlemen, anggaran BGN tahun 2026 telah dikaji dan didukung kolektif oleh seluruh Anggota Komite IV DPD RI dari 38 provinsi melalui fungsi anggaran pendidikan.
Persetujuan ini didasari komitmen menciptakan ekonomi sirkular yang nyata.
Nawardi menekankan pentingnya pelibatan koperasi desa dan UMKM lokal dalam rantai pasok.
Beras diharapkan diserap dari penggilingan desa, telur dari peternak lokal, serta sayur-mayur dari kebun warga.
Dengan peran SPPG sebagai pembeli siaga (off-taker), petani memperoleh kepastian pasar, sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini di angka 125 diharapkan meningkat menuju 150.
DPD RI menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan ketat atas proyeksi peredaran dana Rp62 triliun hingga Maret 2026.
